KHARTOUM, (Panjimas.com) – Sudan akan segera mengumumkan pemerintahan nasional baru pada awal bulan Januari mendatang, termasuk posisi Perdana Menteri baru, demikian ungkap seorang pejabat senior Sudan pada hari Kamis (29/12).
Asisten Presiden Sudan, Ibrahim Mahmoud mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Khartoum bahwa Presiden Omar al-Bashir akan mengeluarkan Dekrit (keputusan) yang dijadwalkan akan diumumkan pada 10 Januari mendatang, Dekrit ini kabarnya merupakan pembentukan pemerintahan baru setelah pengaturan-pengaturannya diselesaikan.
Partai paling berkuasa di Sudan, Partai Kongres Nasional (National Congress Party) dan partai-partai politik lainnya yang berpartisipasi dalam dialog nasional telah terlibat dalam konsultasi terkait nama Perdana Menteri baru dan posisi-posisi di seluruh kabinet, kata Ibrahim Mahmoud.
Presiden Bashir menyerukan kubu oposisi untuk bergabung dengan pemerintahan baru. “Pintu masih terbuka bagi para “pemboikot” untuk bergabung dengan pemerintah konsensus nasional,” pungkasnya, dikutip dari Anadolu.
Hak-hak dan kebebasan-kebebasan akan dihormati selama kelahiran pemerintahan baru, Mahmoud meyakinkan.
Parlemen Sudan, pada hari Rabu (28/12) telah mengesahkan rancangan amandemen konstitusi, salah satunya menghidupkan pos Perdana Menteri di negara itu untuk pertama kalinya, sejak Presiden Omar al-Bashir berkuasa setelah kudeta 1989.
Perubahan konstitusi tersebut memberikan Presiden kekuatan yang lebih, termasuk kewenangan untuk menunjuk jajaran Menteri di Kabinet.
Amandemen Konstitui itu, telah menciptakan lebih dari 100 kursi Majelis baru untuk memungkinkan perwakilan Parlemen yang lebih besar dari partai-partai oposisi dan kelompok pemberontak yang mengambil bagian dalam dialog nasional Sudan baru-baru ini.
Dialog Nasional yang diselenggarakan pada bulan Oktober lalu, berakhir dengan kesimpulan janji Presiden al-Bashir untuk segera membentuk pemerintah “konsensus nasional”, ditambahnya pos Perdana Menteri, dan amandemen konstitusi disahkan. [IZ]
