BERLIN (Panjimas.com) – Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan keprihatinan mendalamnya atas kebijakan Israel baru-baru ini untuk membangun 566 unit pemukiman ilegal Yahudi baru di Yerusalem, demikian pernyataan Kemlu Jerman pada hari Senin (23/01), seperti dilansir IINA.
“Kami mengikuti perkembangan ini dengan perhatian besar dan telah berulang kali menyuarakan pandangan kami: ‘Bangunan pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan, juga di Yerusalem Timur, bertentangan dengan hukum internasional dan membahayakan perdamaian antara Israel dan Palestina, perdamaian hanya dapat dicapai dengan solusi 2 negara,” kata Kementerian Luar Negeri Jerman di Berlin.
Pada hari Ahad (22/01), pemerintah Israel menyetujui izin bangunan untuk 566 pemukiman ilegal baru di Yerusalem Timur.
Langkah itu muncul hanya dua hari setelah Presiden baru AS Donald. J Trump dilantik.
Laporan Radio Israel, mengutip pernyataan Meir turgeman, Ketua Komite Perencanaan dan Pembangunan Yerusalem (Jerusalem Planning and Building Committee Chairman), yang mengatakan izin telah tertunda karena pihaknya menunggu lengsernya Barack Obama dari Gedung Putih.
Setelah hubungan tegang antara Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kebijakan pemukiman ilegal Yahudi, para politisi Israel berharap Donald Trump menawarkan dukungan lebih meskipun pemukiman Yahudi yang mereka bangun itu ilegal menurut hukum internasional.
Netanyahu mengatakan selama pertemuan Kabinet mingguan pada hari Ahad (22/01) bahwa Ia dan Trump akan berbicara melalui telepon untuk pertama kalinya di tentang konflik Palestina-Israel, perang Suriah dan kesepakatan nuklir Iran.
“Menghentikan ancaman Iran, dan yang pertama juga terutama ancaman yang tercermin dalam perjanjian nuklir buruk yang ditandatangani AS dengan Iran, terus menjadi tujuan tertinggi dari Negara Israel,” pungkas Netanyahu, mengutip laporan Anadolu.
“Pada masalah pemukiman [Ilegal], tidak ada yang lebih peduli tentang hal itu dari pemerintah Likud dan saya [Netanyahu], dan Kami akan terus melihat keluar untuk itu dengan bijaksana dan bertanggung jawab, untuk kepentingan perusahaan pemukiman dan Negara Israel.”, tandasnya.[IZ]
