JAKARTA (Panjjimas.com) – Pemerintah mendukung penyampaian aspirasi oleh masyarakat asal aksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak merugikan masyarakat banyak.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto kepada wartawan, usai menerima sejumlah pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di rumah dinas Menkopolhukam, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
Pertemuan tersebut membahas soal rencana aksi damai, Sabtu (11/2/2017), atau yang dikenal dengan Aksi 112.Hadir dalam pertemuan antara lain Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan Zaitun Rasmin yang juga merupakan petinggi GNPF-MUI serta Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Wiranto mengatakan, pemerintah dan GNPF-MUI sudah menyepakati hal tersebut.”Silahkan saja kalau ada aktivitas, asal jangan melanggar hukum,” ujar Wiranto.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Rizieq menyebut aksi 112 nanti antara lain dilakukan dengan shalat subuh bersama di Masjid Istiqlal, dan diiringi dengan tausyiah. Ia menegaskan bahwa bahwa pihaknya tidak akan menggelar “long march.””Kami tegaskan sekali lagi, kami tidak akan long march,” ujar Habib Rizieq.
Di rumah dinas-nya, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis, (9/2) Wiranto menyanjung Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab sebagai kawan lama. “Sore ini saya mendapat tamu istimewa di rumah dinas sebagai menkopolhukam. Tamu yang datang ke sini adalah teman lama. Habib Rizieq sudah saya kenal sebelum tahun 2000,” sanjung Wiranto.
Wiranto menceritakan, bagaimana kedekatannya dengan Habib Rizieq. Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonsia di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto itu mengatakan, perjuangan dengan Rizieq yang paling membekas adalah ketika melawan kemunduran ekonomi dunia.
Wiranto mengungkapkan, pertemuannya dengan Rizieq, hanya untuk bersilaturahmi. Menurutnya, inti pembicaraan difokuskan bagaimana menyikapai polemik di tanah air yang bisa merusak kesatuan dan persatuan. (desastian)
