BEKASI (Panjimas.com) – Sebagai daerah penyangga, Kota Bekasi memiliki peran penting untuk Provinsi DKI Jakarta, termasuk ‘menyumbang’ kemacetan arus lalu lintas. Persoalan transportasi menjadi keluhan banyak warga Bekasi, karena hampir semua akses dari Bekasi ke Jakarta dan sebaliknya tak luput dari kepadatan kendaraan, ditambah penyempitan jalan tol dengan adanya pembangunan proyek Kereta Listrik Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
“Ini masalah klasik yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan serius. Pemerintah pusat sudah memprediksi dan tahu tentang kemacetan yang terjadi di sebagian besar ruas jalan-jalan di Jakarta hingga Bekasi, adalah dampak dari volume kendaraan pribadi dari dan ke Bekasi yang terus meningkat dan pembangunan proyek LRT sejak beberapa waktu ini,” ujar warga Bekasi Timur, SB Budi Wiryawan melalui pesan WhatsApp Messenger kepada media, Jumat (24/2/2017).
Upaya pemerintah pusat dengan menjalankan proyek pembangunan LRT Jabodebek dengan anggaran Rp 23 triliun ditargetkan selesai cepat guna menyambut Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, diharapkan akan dapat mengurai masalah kemacetan parah yang kerapkali menyiksa warga Bekasi saat menuju tempat pekerjaan di Jakarta dan sebaliknya.
“LRT harus ditangani pemerintah dengan komitmen dan kerja keras yang maksimal. Kami warga Bekasi mendesak pemerintah agar LRT Jabodebek dibereskan dengan baik dan tuntas demi masa depan warga Bekasi. Kalau buat hajat hidup rakyat luas seperti LRT, pemerintah bisa gunakan APBN tanpa ragu, dan rakyat pasti mendukung” tegas wartawan media online terkemuka di Bekasi tersebut.
Dalam analisa Budi, pembangunan infrastruktur haruslah menjadi prioritas utama dalam APBN karena menyangkut kemajuan perekonomian negara yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anggaran LRT Rp 23 triliun bukanlah hal sulit bila pemerintah mampu merumuskan langkah-langkah inovatif kreatif seperti menggandeng dan menjamin pengusaha nasional yang tertarik dengan area bisnis yang terbangun di persimpangan dan halte-halte sepanjang lintasan LRT, menghapus mata anggaran di berbagai kementrian dan lembaga negara yang kurang tepat hanya seremonial, inefisien dan atau tak terkait langsung dengan problem rakyat kekinian.
“Presiden Jokowi harus pimpin langsung penuntasan proyek LRT dengan mekanisme pembiayaan dari APBN tanpa bergantung kepada investor lain atau bahkan pihak asing. Jangan sampai LRT bernasib sama dengan monorail di Jakarta yang mangkrak akibat alasan kekurangan anggaran dan tak mendapatkan investor!,” pungkas Budi. (desastian)
