JAKARTA (Panjimas.com) – Relawan Bang Japar atau Kebangkitan Jawara dan Pengacara mulai turun ke beberapa kelurahan di Jakarta Utara untuk menyosialisasikan gerakan Pilkada tertib dan tanpa intimidasi dan aksi premanisme. Selain melakukan sosialisasi, Bang Japar juga bersilaturahmi ke simpul-simpul warga mulai dari RT/RW hingga ke kelurahan untuk bertukar pikiran dan bersinergi untuk bersama-sama memastikan tidak terjadi intimidasi dan kericuhan di TPS saat nanti hari pencoblosan yang jatuh pada 19 April 2017.
Inisiator Bang Japar Fahira Idris yang ikut turun langsung ke lapangan mengatakan, kunjungan ini sebagai salah satu upaya deteksi dini dan pencegahan agar tidak terjadi lagi kekisruhan di TPS sehingga pemilih tidak terganggu menunaikan hak pilihnya dan petugas bisa tenang menjalankan tugasnya sesuai undang-undang dan aturan KPU.
Fahira mengungkapkan, berdasarkan evaluasi dari pemungutan suara pilkada putaran pertama, terjadi beberapa gangguan di TPS mulai dari yang ringan hingga gangguan yang ramai menjadi perbincangan masyarakat berupa aksi intimidasi dan pemaksaan kehendak tidak hanya kepada petugas tetapi juga warga setempat. Isu-isu soal mobilisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat juga sempat terdengar.
“Agar hal ini tidak terulang dibutuhkan koordinasi dan kedewasaan bagi kita semua untuk bersikap. Untuk itulah Bang Japar mulai turun bersosialisasi ke simpul-simpul masyarakat untuk meletakkan semua yang terkait pilkada terutama proses pemungutan suarandi TPS kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kedatangan kami juga ingin mendapatkan informasi potensi-potensi apa saja yang bisa kita cegah dari sekarang agar nanti saat hari H, semua TPS Jakarta berlangsung aman dan tertib,” ujar Senator Jakarta ini di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara (13/3).
Menurut Fahira, Komitmen Bang Japar sangat sederhana dan sebenarnya menjadi komitmen semua orang yaitu pemungutan dan penghitungan suara pada 19 April mendatang bisa berjalan tertib dan aman tanpa ada satupun gangguan yang berarti. Tentunya agar itu terwujud tidak cukup hanya mengandalkan penyelengara Pemilu (KPU dan Bawaslu) saja, perlu partisipasi dan dukungan semua pihak.
Semakin banyak gerakan atau komunitas yang berkomitmen menjaga keamaan dan ketertiban di TPS, lanjut Fahira, maka akan semakin baik. Karena apapun juga penyelenggaraan Pilkada Jakarta harus jadi baromater pilkada lain di Indonesia sehingga kita harus memberikan contoh yang baik.
“Jika ada perbedaan pendapat di TPS tidak perlu menggunakan urat leher (mengancam secara verbal) apalagi menggunkan otot yang sudah jelas-jelas melanggar hukum. Kita mencegah itu semua terjadi. Itulah kenapa selain nanti ada Jawara yang bertugas mencegah terjadi keributan, kita juga akan menurunkan pengacara yang memahami dengan utuh aturan-aturan KPU soal teknis pemungutan dan penghitungan suara sehingga pemaksaan kehendak tidak terjadi,” pungkas Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini. [SY]
