Terlibat Skandal Mega Korupsi, Golkar Harus Persiapkan Pergantian Kepemimpinan

JAKARTA (Panjimas.com) – Sejak sidang tipikor kasus mega skandal korupsi e-KTP 9 Maret lalu digelar dengan tersangka Irman dan Sugiharto, di mana nama Ketua Umum Golkar Setyanovanto disebut diduga terlibat.

“Saya sudah mendesak agar Golkar segera memisahkan diri dari kasus Setyanovanto itu dan menegaskan bahwa Golkar tidak terkait sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Setyanovanto. Dan bila memang sudah saatnya, Golkar pun harus berani sampai mempersiapkan diri untuk pergantian kepemimpinan,” ujar Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada Panjimas, (26/4).

Dikatakan Ahmad Doli, melihat perkembangan hingga saat ini, Setyanovanto sudah dicekal ke luar negeri, kemudian semakin hari namanya terus disorot dan hampir setiap saksi menguatkan keterlibatannya. Tentu situasi itu semakin membuat Golkar terbawa-bawa nama buruk Setyanovanto.

“Atas situasi itu, saya kira seluruh stakeholder Golkar harus sudah mengambil sikap dan segera mempersiapkan lebih serius pergantian Setyanovanto sebagai Ketua Umum, dengan misi penyelamatan partai. Hal itu perlu dilakukan agar Partai Golkar tidak tersandera dengan citra buruk dari kasus e-KTP, yang pasti akan berpengaruh terhadap konsolidasi dan elektabilitas partai ke depan.”

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, menyarankan Partai Golkar menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umum. Alasannya, saat ini, kondisi partai kurang baik seiring dengan persoalan hukum yang membelit Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

“Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan karena ketua umumnya sudah dicekal. Apabila ada perkembangan lain lagi, tentu partai harus mempunyai pemimpin yang baik,” katanya di Kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.

Dua pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Setya bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Langkah itu dilakukan untuk mempermudah penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Saat ini, Setya berstatus sebagai saksi, tapi namanya masuk surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ada dugaan Setya menerima aliran duit rasuah. Namun Setya membantah ikut terlibat dan menerima aliran duit proyek e-KTP.

Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan tengah melakukan konsolidasi internal ihwal dugaan keterlibatan Setya dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Menurut Yorrys, dalam kasus hukum yang terjadi, pengurus mesti lebih dulu menyelamatkan partai. “Partai harus diselamatkan. Ini sedang proses,” katanya. (desastian)