SUKOHARJO (Panjimas.com) – Komandan Hizbullah Divisi Sunan Bonang, Jawa Tengah, Yanni Rusmanto menilai langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak adil.
Tanggapan tersebut dia katakan usai menghadiri demo di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo.
“Pemerintah tidak fair, dalam Undang Undang pembubaran Ormas harus melalui pengadilan. Bisa jadi ini ada tekanan dari pihak yang tidak suka dengan gerakan Islam. Seolah kelompok ini akan mendirikan negara Islam, membubarkan HTI ini faktor ketakutan saja,” katanya, Selasa (9/5/2017).
Yanni menerangkan bahwa pasca Aksi Bela Islam, umat Islam semakin solid. Menurutnya pembubaran HTI sebagai upaya memecah belah umat Islam. Seharusnya yang lebih tepat dibubarkan, kata dia adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang sudah berani menantang perang terbuka dengan pemerintah.
“Umat Islam kan masih solid, jadi untuk ke depan akan susah untuk memecah belah. Jadi tentang pembubaran HTI, kami menyatakan ketidakpuasan dengan caranya, karena belum ada indikasi mendirikan negara. Kenapa tidak OPM di Papua, itu justru sudah terjadi makar, harusnya dibubarkan,” ucapnya.
Untuk menghindari hal yang akan merembet, pasca upaya pemerintah mengumumkan adanya pembubaran HTI, Hizbullah akan berkoordinasi dengan ormas Islam lain.
Yanni menegaskan bahwa HTI hanya sebatas ormas Islam yang berdakwah, bukan membuat negara.
“Kami sebagai Ormas Islam mempersiapkan dakwah kami harus tegak, tidak terhenti. Mereka (HTI) itu pada dasarnya hanya berdakwah, bukan membuat suatu negara,” tutupnya. [SY]
