SOLO (Panjimas.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haidar Nasir menanggapi ucapan Presiden Jokowi yang siap menggebuk ormas apapun, baik dari yang anti Pancasila maupun Komunis yang ingin merubah Pancasila dan merongrong NKRI.
Haidar menilai ucapan Jokowi sebuah penegasan yang ingin menunjukkan bahwa pemerintah bisa berbuat tegas. Hal ini, dia sampaikan dihadapan puluhan wartawan usai meresmikan Gedung B Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Jalan Ronggowarsito 130, Solo, Sabtu (20/5/2017).
“Tentu pak Jokowi menggunakan kata-kata itu hanya sebuah metafora saja. Sebuah kosakata ingin menunjukkan pemerintah tegas untuk menindak siapa pun yang melawan prinsip berdasar berbangsa dan bernegara,” ucapnya, Sabtu (20/5/2017).
Dia meminta pemerintah rezim Jokowi harus bisa menjelaskan bentuk luas melawan NKRI. Menurutnya upaya Separatisme sudah masuk pada kategori melawan Negara.
“Konteksnya bukan otoriter tapi sebuah tindakan hukum konstitusional. Sedang tindakan melawan NKRI harus lebih luas. Jadi paham apapun dari golongan mana pun, termasuk yang mengusung separatismeancaman Merdeka dari mana datangnya harus dimasukkan dalam kategori melawan Negara. Bukan berideologi agama tapi juga termasuk Komunisme,” katanya.
Haidar berharap pemerintah membuat kriteria yang obyektif terhadap gerakan yang dikategorikan melawan Negara sebelum melakukan usaha pembinaan terhadap kelompok maupun organisasi yang dinilai merongrong NKRI.
“Bikin dulu kriteria obyektif, transparan, dan demokratis tentang tindakan paham dari apa yang disebut melawan Negara dan konstitusi. Jadi bikin kriteria yang bertentangan dengan NKRI, Pancasila, Kebhinekaan dan pilar berbangsa dan bernegara, sebelum melangkah usaha-usaha pembinaan,” pungkasnya. (SY)
