XINJIANG, (Panjimas.com) – Pemerintah China berupaya keras mencegah umat Islam Xinjiang beribadah puasa selama bulan Ramadhan.
Menurut World Uyghur Congress (WUC) “Kongres Uighur Sedunia”, pejabat setempat di wilayah Xinjiang memerintahkan agar semua restoran tetap terbuka dan serangkaian kebijakan telah diterapkan, yang tampaknya dirancang untuk mencegah Muslim mengamalkan puasa selama bulan suci tersebut.
Wilayah Xinjiangi didominasi oleh orang-orang etnis Uighur yang berbeda secara etnis dengan tionghoa, Uighur telah bertahun-tahun mengalami kebijakan represif karena pemerintah Beijing terus menerus mencoba untuk menghapus ekspresi religius dan segala bentuk kesetiaan kepada institusi Islam, selain hanya diperbolehkan kepada Partai Komunis China (PKC).
Sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Biro Industri dan Komersial Distrik Aksu (di China, Akesu) Prefektur (Baicheng) di wilayah tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut diterapkan dengan dalih untuk “menjaga stabilitas”.
Biro tersebut mengatakan akan “memperkuat kepemimpinan” dan “inspeksi”wilayah itu selama bulan Ramadhan.
Hal ini memaksa aktivis partai komunis untuk melakukan maraton shift selama 24 jam, dengan berjaga-jaga di bangunan umum, membuat makanan enak dan minuman sebelumnya hampir tidak mungkin, dilansir dari The Independent.
Secara terpisah, di daerah tetangga Hotan (Hetian), para siswa diberi tahu bahwa mereka harus berkumpul pada hari Jumat untuk “belajar secara kolektif, dan melakukan kegiatan olahraga” untuk “memperkaya kehidupan sosial mereka selama liburan musim panas”.
Saat ditanyai oleh Radio Free Asia (RFA), seorang pejabat Han China di Provinsi Hotan menolak untuk mengklarifikasi apakah tindakan-tindakan tersebut dirancang secara eksplisit untuk menghentikan warga Muslim Uighur dari puasa dan sholat selama bulan Ramadan, Berbicara mengenai kondisi anonimitas, dia berkata: “Saya tidak dapat memberikan rincian apapun mengenai masalah ini. Sebaiknya Anda menanyakannya dengan sektor keamanan publik. ”
Pejabat Han lainnya yang bekerja bagi pemerintah kota Zawa di provinsi tersebut mengatakan, pegawai negeri dilarang melakukan puasa dan jika mengetahui bahwa mereka berpuasa, mereka akan segera ditangani, belum jelas apakah akan “dihukum” atau diberi sanksi.
World Uyghur Congress (WUC) mencatat bahwa pembatasan Muslim dalam mengamalkan ibadah Ramadhan tampaknya tidak berlaku untuk seluruh wilayah China.
Pihak berwenang telah mencoba untuk membatasi pengamalan Ramadan, yang berlangsung dari tanggal 26 Mei sampai 24 Juni tahun ini, selama beberapa tahun namun kini hal itu dilakukan bersamaan dengan tindakan pemerintah yang semakin kejam untuk menindak ekspresi religius umat Islam.
Pada bulan Maret, pemerintah China melarang burqa dan memperpanjang jenggot, dan sebulan kemudian mereka melarang penamaan bayi-bayi dengan nama Islam.
Awal bulan ini terungkap bahwa polisi di wilayah Xinjiang telah membeli peralatan senilai $ 8.7m (£ 6.7m) untuk menganalisis DNA dari warganya.
Tahun lalu, Uyghur melaporkan bahwa para pejabat meminta sampel DNA, sidik jari dan rekaman suara saat mereka mengajukan paspor atau ingin bepergian ke luar negeri.[IZ]
