SOLO (Panjimas.com) – Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang telah dibentuk Presiden Jokowi, akan menjalankan program Pancasila. Anehnya, Prof. Din Samsudin, batal dilantik menjadi anggota Dewan Pengarah UKP-PIP.
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ustadz Aris Munandar Al Fattah memaklumi pembentukan UKP-PIP, karena tugas Presiden menjaga ideologi Negara. Menurutnya tidak ada pertentangan antara Ideologi Islam dengan Pancasila.
“Kita maklumi seorang Presiden menjaga wilayah tugas tanggung jawabnya. Yang kita khawatirkan dalam implementasi mempertentangkan antara Islam dengan ideologi Pancasila. Mengamalkan syariat Islam itu dengan sendirinya mengamalkan Pancasila,” katanya pada Panjimas.com, Kamis (8/6/2017).
Lebih lanjut, Ustadz Aris menyoroti seharusnya pemerintah berterima kasih pada umat Islam yang menjalankan syariat Islam, karena pasti menjalankan Pancasila. Sebaliknya tidak mau bersyariat Islam pasti bertentangan dengan Pancasila.
“Kalau memunculkan lembaga apapun, kemudian pengukuhan 1 Juni atau kapan pun itu urusannya dia, bukan urusan kita. Yang jadi masalah mempertentangkan Syariat Islam dengan Pancasila. Jadi orang menjalankan syariat Islam itu sudah pasti menjalankan Pancasila,” tandasnya.
Kebijakan Jokowi tersebut dimungkinkan serupa dengan BP7 pada masa Orde Baru hingga memunculkan Undang-undang Supresif. Ustadz Aris berharap hal itu tidak terjadi.
“Di masa mendatang bagi umat Islam kebijakan ini bisa saja menjadi semacam UU subversif yang sudah dibatalkan Presiden sebelumnya pada masa orde baru. Yang tidak sepaham dengan asas tunggal akan berhadapan dengan tangan besinya pemerintah,” ujarnya.
Lembaga UKP-PIP jangan sampai menjadi alat yang akan membenturkan Islam dengan Pancasila. Untuk itu, Ustadz Aris berharap umat Islam lebih waspada. Kata dia, orang yang condong komunis berada di lingkungan kekuasaan.
“Otomatis akan mengalir ke sana. Siapa yang berada di lingkaran kekuasaan akan melakukan narasi bagi siapa saja yang berseberangan sebagai orang yang melawan Pancasila. Sekarang ini disadari atau tidak orang yang condong dengan PKI, itu dekat dengan pusaran kekuasaan,” tutupnya. [SY]
