JAKARTA (Panjimas.com) – “Saya tahu persis, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah tidak pernah menyebut nama Amien Rais. Beliau tak pernah memberi dana, tapi kok tiba-tiba Jaksa KPK menyebutnya,” kata Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan di Kantor MUI, Jakarta Pusat, belum lama ini (7/6/2017).
Din menilai, mengaitkan nama Amien Rais dengan aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan sebagai sesuatu yang tendensius. Ada pihak yang mengaitkan Siti Fadila dengan Muhammadiyah.
“Ini tidak etis. Enggak pernah ada kasus lain disebut-sebut organisasinya. Maka tidak salah kalau saya pribadi ber-suudzon (berprasangka), ini ada apa dengan KPK?” ucap Din.
Din juga merasa bertanya-tanya, adakah kemungkinan penyebutan nama Amien Rais berkaitan dengan manuver politik mantan Ketua MPR itu belakangan ini. Oleh karena itu, dia berharap KPK segera memberikan klarifikasi.
“Jangan sampai lembaga ini nanti dituduh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membasmi kawan-kawan politiknya. Itu tidak baik. Tidak Pancasilais,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjelaskan kepada publik mengenai penyebutan nama Amien Rais dalam sidang perkara korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Din mengatakan, verifikasi secara bertanggung jawab perlu disampaikan KPK agar tudingan itu tidak menyudutkan pihak tertentu.
Orderan Siapa
Sementara itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai ada pihak tertentu yang memesan agar nama pendiri partainya, Amien Rais disebut menerima aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Namun, Zulkifli enggan membeberkan siapa pihak dimaksud yang mengorder tersebut.
“Pasti ini orderan lah menurut saya,” ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017). Sebab, kata dia, mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir pun sudah menjelaskan ke awak media bahwa mengakui memberikan uang itu ke Amien Rais.
Kemudian, lanjut Zulkifli, antara Amien Rais dengan Soetrisno Bachir sudah bersahabat sejak sekitar tahun 1980. “Mas Tris (Soetrisno, red) sebagai pengusaha besar saat itu punya dana sosial, dari zakatnya, infaqnya, macam-macam dikumpulkan,” imbuhnya.
Lagipula, kata dia, Soetrisno Bachir tidak hanya membantu dana ke Amien Rais. Kata dia, Amien Rais hanya satu dari ribuan orang yang dibantu Soetrisno. “Apa urusannya sama Alkes? Bu Fadilah (Mantan Menteri Kesehatan, red) juga miskin saya lihat, coba aja dicek, kaya enggak dia?” tutur Ketua MPR ini.
Maka itu, menurut dia, tidak mungkin jika seorang Soetrisno Bachir diberikan sumbangan uang oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Namun, kata Zulkifli, dimungkinkan jika Siti Fadilah Supari diberikan sumbangan oleh Soetrisno Bachir.”Saya kira KPK maunya apa sih. Akhirnya kurang mulai enggak percaya. Publik mana percaya,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa berpendapat jika benar orderan, KPK sudah tidak berjalan di ranah yang benar. “Kalau ini benar orderan, KPK sudah tidak berjalan di ranah yang benar,” ujar Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017) lalu.
Maka itu, menurut dia, evaluasi harus dilakukan jika memang KPK tak lagi berjalan di ranah yang benar. Salah satu cara mengevaluasinya, menurut dia, dengan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap KPK. (desastian)
Sebelumnya Amien Rais mengatakan, “Saya enggak takut kok diusut. Tapi saya melihat KPK terjadi pembusukan dari tahun ke tahun, makin tahun. Bukan tebang pilih, super diskriminatif. Perkara Anda mau bela KPK monggo. Kalau saya sebagai rakyat yang punya pikiran, yang membela kebenaran,” ungkapnya. (desastian)
