RAMALLAH, (Panjimas.com) – Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah beberapa waktu lalu dilaporkan telah berhenti membayar gaji 47 anggota Parlemen yang terkait dengan Hamas di wilayah Tepi Barat, demikian pernyataan blok kubu anggota parlemen Hamas pada hari Senin (05/06).
“PA telah berhenti membayar gaji 47 anggota Parlemen Hamas di Tepi Barat,” kata Change and Reform bloc (kelompok perubahan dan reformasi) yang berafiliasi dengan Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir oleh World Bulletin.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa gaji para anggota parlemen Hamas di Jalur Gaza belum dibayarkan sejak tahun 2007, saat Hamas mengambil alih kontrol daerah kantong pesisir pantai Gaza dari gerakan Fatah, yang memimpin Otoritas Palestina (PA).
Pemerintah Palestina yang kini dikelola PA di Ramallah, pada bagiannya, belum memberikan komentar mengenai pernyataan Hamas hari Senin itu.
Dalam perkembangan terkait hari Ahad, para warga Palestina di Gaza yang pernah dipenjarakan oleh Israel, dan karena itu berhak mendapatkan tunjangan bulanan, telah melaporkan bahwa pembayaran tunjangan bulanan ini juga dihentikan.
Pada bulan April, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memimpin pemerintahan PA dan Fatah, berjanji untuk mengambil “tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya” untuk menekan Hamas agar menyerahkan kontrol atas Jalur Gaza dan mengadakan pemilihan presiden dan legislatif yang baru di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan bulan lalu, juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengkritik “ancaman” terhadap Hamas yang disampaikan Mahmoud Abbas pada pertemuan hari Kamis (04/05) dengan para diplomat Arab di Washington DC, AS.
“Ancaman (oleh Abbas) harus ditujukan pada musuh-musuh Palestina, bukan para pembelanya,” tegas Barhoum, dikutip dari Anadolu.
Hamas, lanjutnya, siap untuk berpartisipasi dalam pemilihan Palestina, asalkan dilakukan secara bebas dan transparan.
Pada sebuah pertemuan Kamis (04/05) di Washington dengan para Duta Besar Arab, Abbas dilaporkan mengancam akan mengambil langkah-langkah yang “belum pernah terjadi sebelumnya” yang ditujukan untuk memaksa Hamas – yang telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007 – untuk menyerahkan pemerintahan wilayah Jalur Gaza kepada pemerintah “persatuan” yang berbasis di Ramallah.
Gerakan Fatah dan Hamas,terakhir kali membentuk pemerintah persatuan, akan tetapi berselisih sejak 2007, ketika Hamas berhasil menguasai daerah pesisir dari Fatah.[IZ]
