SOLO (Panjimas.com) – Sekjen Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustadz Tengku Azhar, berkomentar bahwa upaya menetapkan hari lahir Pancasila pada 1 Juni, tidak ada penjelasan pemerintah kepada masyarakat.
Usai memberikan tausiah di Masjid Istiqlal, Sumber, Banjarsari, Solo, Ustadz asal Sumatera itu khawatir akan adanya pembohongan fakta sejarah bangsa Indonesia.
“1 Juni itu, ketika itu baru rumusan-rumusan. Yang benar ketika itu adalah 18 Agustus 1945, karena Pancasila yang hari ini yang lahir pada 18 Agustus. Maka kita khawatir akan ada pembohongan fakta sejarah,” katanya, Jumat (9/6/2017).
Ustadz Tengku menilai hal ini akan lebih menyudutkan umat Islam yang ingin melaksanakan syariat Islam. Melaksanakan syariat Islam dianggap anti Pancasila, kata dia tidak benar, justru umat Islam paling Pancasila dalam melaksanakan perbuatan sehari-hari.
“Ini akan berbahaya kepada generasi kedepannya. Ada pihak-pihak yang ingin menjadikan 1 Juni sebagai hari lahir, para ahli harus mengungkapnya. Kita khawatirkan, saya melihat bahwa orang Islam dianggap yang anti Pancasila. Sangat keliru jika umat Islam dituduh tidak Pancasilais. Anda lihatlah siapa yang jadi duta Pancasila oleh Pemerintah,” tuturnya.
Tokoh yang juga ketua Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Solo Raya itu, mengaku bingung bila sekelas Prof. Din Samsudin sebelumnya dicalonkan sebagai anggota Unit Kerja Presiden Pengawas Ideologi Pancasila (UKP-PIP), kemudian dibatalkan.
“Muncul pertanyaan sebenarnya dari umat Islam bahwa Prof. Din Samsudin sebelumnya anggota batal dipilih, ini ada apa? Apa karena beliau juga aktif melakukan pembelaan terhadap Ulama dan Islam. Orang yang getol membela Islam dianggap anti Pancasila kan tidak benar itu yang perlu kita luruskan,” pungkasnya. [SY]
