JAKARTA (Panjimas.com) – Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta program sekolah lima hari untuk ditunda. ‘’Presiden meminta program ini di-hold (ditunda). Di-hold sampai kapan saya tidak tahu,’’ katanya seperti dilansir Sindo, Rabu 14 Juni 2017.
Istana meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menunda penerapan sekolah delapan jam sehari selama Senin hingga Jumat. Istana meminta agar Kemendikbud untuk terlebih dahulu menyosialisasikan program tersebut.
Johan menjelaskan, alasan permintaan penundaan program tersebut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, termasuk ke pesantren, madrasah, dan warga Nahdliyin.
Melalui sosialisasi itu, kata Johan, diharapkan semua pihak mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang rencana penerapan sekolah lima hari dalam sepekan.
Sebelumnya Kemendikbud berencana menerapkan sekolah delapan jam sehari selama Senin hingga Jumat. Kebijakan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2017 pada awal Juli mendatang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengaku dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan belajar delapan jam perhari atau sekolah lima hari, yang bakal diterapkan dalam tahun ajaran baru 2017.
“Iya nanti kita klarifikasi (kebijakan jam sekolah ke Presiden),” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Muhadjir mengaku menghadap Presiden Jokowi untuk menjelaskan rencana penerapan kebijakan tersebut. Menurutnya, sebagai pembantu Presiden, sudah kewajiban dirinya menjelaskan hal itu.
Terkait permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar kebijakan tersebut direvisi, Muhadjir mengklaim akan melakukannya. Diakuinya, kebijakan ini masih petunjuk teknis, belum tersusun rapi, sehingga masih berpeluang untuk dibenahi.
Selain itu, Muhadjir mengatakan, pihaknya akan mengkaji kemungkinan kerja sama dengan madrasah agar kebijakan yang diterapkannya tersebut tidak mengancam eksistensi madrasah. “(Kerja sama dengan madrasah) belum, nanti pelan-pelan. Sabar dulu, tahun ajaran baru kan masih cukup lama,” ujarnya. (desastian)
