SOLO (Panjimas.com) – Usai buka puasa bersama keluarga besar Muhammadiyah di Gedung Siti Walidah, Haedar Nasir, ketua PP Muhammadiyah menyatakan mendukung penuh keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Mendikbud telah mengeluarkan peraturan Menteri nomor 23 tahun 2017 yang mengimplementasikan arahan Presiden Jokowi tentang pendidikan karakter. Menurut Haedar implementasi tersebut berefek pada pendidikan ekstra kurikuler, post ekstra dan lima hari sekolah.
“Kami Muhammadiyah menyampaikan sikap mendukung sepenuhnya pendidikan karakter yang jadi komitmen pemerintah. Konsekuensi pada 5 hari sekolah dan substansi penyelenggaraan intra kurikuler, post dan ektra kurikuler,” katanya, Senin (19/6/2017).
PP Muhammadiyah meyakini sepenuhnya, keputusan Mendikbud berdasar 3 pertimbangan dan 7 dasar pijakan. Kata Haedar, Mendikbud berada pada jalur yang benar dalam melaksanakan kebijakan Presiden.
“Kami mengenal betul prof. Muhajir Efendi sebagai kader Muhammadiyah punya pengalaman dunia pendidikan. Dalam sejarah satu-satunya lulusan S1 di IKIP jadi tahu betul seluk beluk pendidikan,” ucapnya.
Haedar menyebut upaya Mendikbud sebagai langkah berani revolusi pendidikan yang berarah pada penguatan karakter multi dimensi. Untuk mengejar ketinggalan pendidikan dibanding dengan Negara lain, dia menganggap langkah Muhajir sangat tepat.
“Langkah ini kami anggap sebagai sebuah terobosan pembentukan karakter. Pendidikan karakter tidak bisa di office dan tapi harus lewat kebijakan,” tuturnya.
Sementara itu, Busyro Muqoddas, menjelaskan bahwa Mendikbud memiliki objektivitas yang terukur didunia pendidikan. Ia yakin keputusan Mendikbud atas persetujuan Presiden sebagai komitmen program nawacita Jokowi.
“Presiden tidak salah memberikan kepercayaan pada pak Muhajir. Dan Muhammadiyah merelakan salah satu ketuanya itu untuk membantu pemerintah. Kurang lebih Presiden Jokowi menyetujui terkait menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai,” ungkap Busyro.
Busyro menilai kegaduhan terkait sistem pendidikan yang diusulkan Mendikbud bersumber dari langkah Presiden yang akan membatalkannya. Meski dirinya belum yakin meski langkah tersebut akan diambil Presiden.
“Yang menjadi persoalan adalah Presiden mengambil langkah sekiranya akan membatalkan maka letak masalahnya di situ,” cetusnya. [SY]
