JAKARTA, (Panjimas.com) – Pimpinan GNPF MUI dan perwakilan Tim Advokasi GNPF MUI diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Ahad, (25/6). Pertemuan sebenarnya dijadwalkan pukul 11.30, namun tertunda berhubung Presiden pada jam yang sama tengah bersilaturahmi di rumah Ibu Megawati.
“Pertemuan tertutup dengan Jokowi yang didampingi Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kala dalam seminggu ini. Presiden.” Ujar M. Luthfie Hakim selaku Plt. Sekretaris GNPF MUI melalui releasenya Ahad, (25/6).
Dalam pertemuan tersebut, GNPF MUI yang dipimpin langsung oleh Ketua GNPF Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) menyampaikan terlebih dahulu situasi kekinian dalam hubungan antara Pemerintah dengan Ulama, khususnya pada masa Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilgub dirasakan ada kesenjangan komunikasi (yang cukup kuat), masing-masing dengan persepsinya sendiri-sendiri.
“Padahal yang dilakukan oleh Ulama yang tergabung dalam GNPF hanyalah bermaksud menyampaikan pendapatnya secara damai, tidak anarkis apalagi mengarah ke makar, dalam koridor demokrasi.” Tambahnya.
Pimpinan GNPF MUI yang lain menyampaikan adanya suasana paradoksal, pada satu sisi Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yg bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinekaan. Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan program-programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya.
GNPF mengharapkan dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Tidak lupa disampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.
Presiden menyampaikan rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah mis komunikasi semata. Jokowi menyatakan, dalam beberapa kali pertemuan dengam ulama, tidak pernah memerintahkan untuk mencoret ulama yang tergabung dalam GNPF MUI.
Jokowi mengulang kembali pernyataannya selama ini bahwa dirinya betul-betul menahan diri dari mengintervensi kasus Ahok. “Dan kenyataannya kemudian kan terbukti bersalah (dalam persidangan)”.
Selain masalah dalam negeri, Jokowi juga menjelaskan tentang upayanya melakukan keseimbangan di bidang ekonomi dengan membuka hubungan intensif ke Cina dan negara-negara Timur Tengah termasuk Turki, karena tidak mau tergantung pada negara Barat.
“Demi membangun hubungan lebih lanjut dengan GNPF, Jokowi menyampaikan telah memerintahkan Menkopolhukam untuk melanjutkan komunikasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, seraya mengharapkan akan lebih intensif lagi pertemuan GNPF dengan Presiden di waktu yang akan datang.” Pungkasnya.
Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit dan ditutup dengan sesi foto bersama. [RN]
