JAKARTA (Panjimas.com) – Ketua Presidium Alumni 213 Ansufri Idrus Sambo membeberkan hasil pembicaraan antara dirinya dengan Amien Rais. Salah satunya terkait dampak buruk bagi kredibilitas dan nama baik para ulama di mata umat yang bisa timbul pasca pertemuan antara Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Jokowi.
Sambo mengingatkan pertemuan antara Jokowi dengan GNPF MUI tidak hanya dimaknai sebagai simbolik semata. Pertemuan itu harus dimaksudkan untuk menghentikan kegaduhan selama ini, yakni dengan membebaskan ulama dari persoalan hukum yang ada.
“Pertemuan itu harus bertujuan menyelamatkan dan membebaskan semua ulama, aktivis dan ormas Islam. Sambo meminta pertemuan itu tidak diembeli dengen kepentingan ekonomi dan politik. Pertemuan itu harus diartikan berdasarkan kepentingan umat Islam.”
Sebelumnya diberitakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berlangsung secara tertutup, Ahad (25/6/2017) lalu di Istana Merdeka.
Merespon langkah Amien Rais yang memanggil Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo terkait pertemuan Tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Juru Bicara GNPF MUI Kapitra Ampera tak mau ambil pusing.
Kapitra menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi merupakan salah satu upaya GNPF MUI mengawal agar negara menghentikan kriminalisasi terhadap ulama. “Isu penista agama sudah selesai. Kini saatnya kita bela ulama. Itu tugas kita (GNPF),” ujar Kapitra kepada wartawan, Kamis (29/6/2017).
Terkait langkah Amien Rais, Kapitra mengatakan, pertemuan dengan Presiden Jokowi merupakan inisiatif yang muncul dari GNPF MUI. Dialog dengan Jokowi, kata Kapitra, diperlukan untuk mencari kepastian hukum bagi para ulama.
Kapitra memastikan, seluruh daya dan upaya akan ditempuh GNPF untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama. “Ada enggak ada Amien Rais kita jalan terus. Kami tak mau ditarik-tarik ke arah politik. Kami sedang cari jalan keluar,” kata Kapitra.
Pertemuan antara GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai reaksi positif dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pertemuan yang terjadi pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah itu bisa dimaknai sebagai itikad baik Presiden Jokowi yang bersedia membangun komunikasi dengan GNPF MUI.
“Subtansi silaturahim itu adalah justru baik. Selama silaturahim GNPF dimaknai sebagai upaya saling tolong menolong dalam ketaqwaan, saya apresiasi pertemuan tersebut,” ujar Dahnil melalui keterangan tertulis, Selasa (27/6/2017).
Dahnil melanjutkan, pertemuan antara dua belah pihak menandai dibukanya pintu komunikasi dua arah yang sebelumnya buntu. Dahnil berharap, komunikasi langsung antara Presiden Jokowi dan GNPF MUI bisa mencairkan suasana.
“Selama ini presiden terbiasa bersilaturahim dengan siapa saja. GNPF bisa menyampaikan langsung aspirasi mereka, dan presiden pun demikian bisa menyampaikan harapan beliau,” kata Dahnil. (desastian)
