JAKARTA (Panjimas.com) – Walau masih beberapa bulan kedepan terkait pelaksanaan musim haji tahun 2017 ini, tetapi beberapa pihak sudah memberikan masukan dan saran saranya. Termasuk masukan terkait persiapan haji itu datang dari Sodik Mudjahid, sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI.
Menurut Sodik selain kesiapan Jamaah juga harus ada kesiapan dari petugas haji itu sendiri.
“Petugas kloter dan non kloter harus ditatar lebih baik sesuai perencanaan dan anggaran yg telah ditetapkan dalam penetapan BPIH. Petugas yang prioritas adalah pemimpin langsung yakni Ketua Regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan & keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas, fasum dan makanan,” ujarnya. Ahad, (2/7).
Soal penanganan Visa, proses pendaftaran, pembuatan pasport harus lebih akurat dan cepat agar proses visa juga lebih cepat.Tahun lalu ada data jamaah yg beda nama dalam pasport dan kasus yang sangat banyak dan mengehebohkan tahun lalu adalah keterlembatan visa.
“Jamaah suami istri, jamaah satu keluarga, jamaah satu KBIH, jamaah satu kota juga diusahakan jangan terpisah.Tahun lalu banyak yang terpisah dan meresahkan,” urai Sodik.
Sodik juga menyoroti soal manajemen jadwal embarkasi dan keberangkatan.Rencanakan dan pastikan waktu di embarkasi dengan keberangkatan secara layak.
“Tahun lalu ada jamaah yg diembarkasi hanya 2 sampai dengan 4 jam sehingga bagi jamaah lansia dan Jamaah Resti ini pasti merepotkan,” ungkapnya.
Soal manajemen Jamaah Resti dan jamaah Lansia, Sodik menjelaskan bahwa untuk penanganan tindakan darurat dan kepastian tenaga pendamping. Jumlah jamaah Lansia 26 % dan jamaah Resti 60 % an.
Soal kesiapan maktab sesuai dengan nomor dan jumlah jamaah juga mengatakan harus ada manajemen yang baik.
“Ada pengalaman salah memasukan kloter kepada maktab yang lain yang beda jumlahnya.Ada juga pengalaman kapasitas maktab tidak sesuai dengan jumlah jamaah dlm suatu kloter,” ujar Sodik.
Soal koordinasi yang maksimum antar petugas Kemenag dengan KBIH juga perlu dilakukan. Antar petugas kloter dan non kloter, antara petugas Indonesia dengan maktab dan lainnya. Itu semua dilakukan agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum pelayanannya.
Hal lain yang perlu diperhatikan menurutnya adalah pengawasan mitra kerja dari fihak Arab Saudi. Seperti kualitas dan jumlah bis, kualitas dan jumlah fasilitas di maktab, kualitas dan jumlah catering, kualitas dan kapasitas tenda.
“Demikian pandangan saya terhadap beberapa hal yang memang harus ditingkatkan kinerjanya agar pelayanan jamaah haji meningkat dan jauh dari kekhawatiran tambah jamaah tambah masalah,” pungkasnya. [ES]
