JAKARTA (Panjimas.com) – Wacana pemindahan Ibu Kota negara menguat. Presiden Joko Widodo meminta Ibu Kota dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai lokasi yang cocok jika Ibu Kota dipindahkan dari Jakarta.
Sementara itu di media sosial isu berkembang liar mulai dari adanya bantuan China dan lainnya untuk rencana besar itu. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menampik isu pemindahan ibu kota yang disinyalir mendapat bantuan China.
“Enggak ada urusan China ikut urus ibu kota kita. Enggak ada itu. Kau pikir negeri ini miskin. Enggak ada China ikut urus campur ibu kota kita,” tegasnya ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu.
Luhut juga mengaku tidak tahu keputusan mengenai pemindahan ibu kota, termasuk lokasi pemindahan. “Enggak tahu saya, coba nanti tanya Pak Bambang (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa akan selesai tahun ini. Kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
“Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang.
Bambang mengatakan ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, meski belum ada keputusan.
Bambang mengatakan tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.
Rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru. Menurut dia, Pulau Jawa terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkosentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan.
Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang. Meski berkurang, Bambang meyakini, kalaupun Ibu Kota negara pindah dari DKI Jakarta, pusat aktivitas bisnis akan tetap berada di Jakarta.
Wacana pemindahan ibukota itu diusulkan Presiden Joko Widodo. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agar Bappenas melakukan kajian teknis kemungkinan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. “Karena itu Bung Karno bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkannya dari Jakarta ke Palangka Raya,” kata Bambang.
Hindari Kecembruruan Daerah
Sementara itu pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, pemindahan Ibu Kota akan menyebabkan fokus pembangunan Indonesia akan berubah. Jika dipindahkan Ke Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai contoh, maka pembangunan akan berfokus ke Indonesia bagian timur.
Nirwono menuturkan pemindahan tersebut akan membuat masyarakat berebut agar ibu kota negara dipindahkan ke daerah-daerah mereka. Dia mengkhawatirkan hal ini akan menjadi perdebatan di tengah sensitivitas antarmasyarakat yang sedang tinggi.
“Perpindahan Ibu Kota akan menjadi rebutan bagi sejumlah daerah dan mereka memiliki kesempatan yang sama. Dia menambahkan isu-isu seperti ini harus dihindari oleh pemerintah. Orang Sumatera pasti ingin dipindahkan ke Sumatera, orang Sulawesi juga begitu, orang Kalimantan juga meminta hal yang sama,” ucapnya.
Nirwono menuturkan jika Ibu Kota dipindahkan dari Jakarta, maka nasib Jakarta masih harus dipastikan. Apakah akan dibiarkan begitu saja atau tetap dibantu pembangunannya. “Pembangunan infrastruktur di Jakarta sekarang ini kan besar-besar, tak mudah.”
Menurut Nirwono dirinya lebih memilih Ibu Kota tetap di Jakarta, karena dengan begitu anggaran yang akan digunakan membangun Ibu Kota baru dapat dialokasikan membenahi Jakarta dan juga membuat kota-kota lain di Indonesia bisa mengejar dan setara dengan Jakarta.
Dia melihat tak ada alasan kuat pemindahan Ibu Kota dilakukan, sehingga memang lebih baik Jakarta dibenahi dengan cara membagi bebannya kepada kota-kota di sekitarnya. “Jakarta harus bisa setara dengan Tokyo, Seoul dan London, dan kota lain harus bisa kejar Jakarta,” tutur Nirwono.
Sebabnya, Nirwono merasa pemerintah harus menjelaskan urgensi pemindahan Ibu Kota. Lalu apakah ketika Ibu Kota pindah hanya pusat pemerintahannya saja yang pindah, sedangkan pusat perekonomiannya tetap atau ikut pindah juga. “Cenderungnya ikut pindah, kalau di Amerika Serikat kan tak terpengaruh karena pusat perekonomiannya menyebar.” (desastian)
