SOLO (Panjimas.com) – Unggahan vlog Kaesang, putra Presiden Jokowi berefek pada pria bernama Muhammad Hidayat S melaporkan tuduhan ujaran kebencian. Video berjudul #BapakMintaProyek itu, memuat aksi pawai Ramadhan yang terlibat anak-anak kecil berteriak “bunuh Ahok”.
Anehnya, pelapor tersebut lebih dulu diperiksa. Hal ini menurut Ketua Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (Pushami), Muhammad Hariadi Nasution, SH, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
Pria yang sering disapa Ombat ini, meminta Polri menegakkan hukum sesuai aturan hukum berlaku. Jika bijak seharusnya dilakukan gelar perkara berlebih dahulu, sesuai fungsinya sebagai alat penegak hukum.
“Kebebasan berbicara boleh aja, Cuma kan harus sesuai hukum. Jadi anak Jokowi dilaporkan diperiksa aja, kalau ketemu atau tidak unsur pidananya tinggal ditindak lanjuti. Malah yang melapor diperiksa duluan, ini Polri menempatkan diri sebagai alat kekuasaan,” jelasnya, Kamis (6/7/2018).
Dalam video itu, Kaesang mengatakan ada pihak yang masih menyebarkan kebencian dan saling mengkafirkan karena perbedaan politik. Kemudian ditutup dengan kata-kata “dasar ndeso”, sebab ini yang memicu kegaduhan publik.
Ombat tidak yakin Kaesang bakal diperiksa, jika Polri tidak menempatkan sebagai alat penegak hukum. Asas persamaan hukum tidak berlaku jika menyentuh keluarga pejabat, kata dia bentuk ketimpangan hukum nyata.
“Ini ketimpangan sosial, keadilan dan hukum. Malah ini siapa yang berkuasa dilindungi, hukum kita kan menganut persamaan dihadapan hukum,” ujarnya.
Untuk itu, Pushami mendesak dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu sebagai awal proses hukum. Asas praduga tak bersalah, menurut Ombat harus dikedepankan, bukan pelapornya ditetapkan menjadi tersangka.
“Nggak ada yang kebal hukum di Indonesia, Presiden aja diperiksa apalagi anaknya. Makanya kalau menemukan unsur delik pidana diperiksa dulu, malah yang melaporkan ditetapkan tersangka, ini negara apa?,” cetusnya.
Pushami menyoroti proses hukum yang sedang dipertontonkan bagi masyarakat Indonesia. Polri sedang dimintai pertanggungjawaban dengan sikap profesionalitasnya.
“Polisi ini profesional nggak? Perbaikilah citra Polri ini, kesempatan kita masyarakat Indonesia melihat Polri bersikap profesionalnya,” tutupnya. [SY]
