SOLO (Panjimas.com) – Ratusan umat Islam yang tergabung dalam 23 elemen Soloraya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo, Senin (17/7/2017).
Korlap Aksi, Ahmad Sigit, mengatakan bahwa umat Islam sejak memperjuangkan kemerdekaan adalah orang yang paling Pancasilais sebelum lahir Pancasila. Dia, justru balik bertanya siapa tokoh yang paling Pancasilais saat ini.
“Orang Islam menjalankan syariatnya sudah pasti Pancasilais. Kita sampai sekarang belum mendapatkan siapa tokoh yang Pancasilais, siapa pencetusnya,” teriak Sigit.
Lebih lanjut, Rahmat wahyudi ketua DPP FKAM (Forum Komunikasi Aktifis Masjid) mempertanyakan pernyataan Wiranto, Menkopolhukam, bahwa DPR bagian dari pemerintah. Bukannya DPR merupakan pengawas pemerintah.
“Yang kita rasakan saat ini kebangkitan komunisme, pak Wiranto mengatakan, DPR bagian dari pemerintah, dari mana dasar hukumnya bahwa DPR bagian pemerintah. Dari dulu DPR pengawas pemerintah, sekarang kok ada apa ribut-ribut dengan HTI, ini jebakan Batman,” ujar Rahmat.
Dalam pantauan Panjimas.com, sekitar 25 orang mewakili rombongan Ormas menemui anggota Dewan. Mereka meminta DPRD Solo ikut menolak Perppu tersebut yang diindikasikan akan memberangus ormas-ormas yang kritis terhadap pemerintah.
Meski demikian, anggota ormas lain masih melakukan orasi di halaman DPRD Solo hingga perwakilan ormas selesai beraudiensi dengan anggota Dewan.
Sementara itu, Umar Hasyim, Wakil ketua DPRD Solo secara pribadi menolak Perppu tersebut. Menurutnya Perppu tersebut telah membuat polemik di masyarakat paling bawah.
“Ini permasalahan nasional kebijakan ada dipusat, kami kena imbasnya. Peraturan ini menimbulkan polemik dimasyarakat maka kami akan menindak lanjuti aspirasi tersebut. Permasalahan Perppu ini sebagai pribadi kami menolak,” tandas politikus PAN itu. [SY]
