JAKARTA (Panjimas.com) – Sengkarut masalah calon jemaah umroh yang ditelantarkan oleh biro umroh hingga detik ini belum terselesaikan. Ribuan bahkan puluhan ribu calon jamaah umroh tidak/belum diberangkatkan biro umroh, dan untuk menarik dananya kembali (refund) juga bukan perkara gampang.
Dalam siaran persnya, data per 06 Juni 2017, YLKI telah menerima 6.678 pengaduan jemaah umroh, dan 3.825 pengaduan diantaranya adalah calon jemaah First Travel (pengaduan tertinggi).
“Sampai detik ini semua pengaduan konsumen jemaah umroh di YLKI belum mendapatkan respon konkrit dari biro umroh, dan Kemenag seperti “tuna wicara” dengan persoalan yang dihadapi calon jemaah umroh,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Selain First Travel, biro umroh yang banyak diadukan konsumen ke YLKI adalah PT Ustmaniyah Hannien Tour (1.821 pengaduan), PT Kafilah Rindu Ka’bah (954 pengaduan), PT Komunitas Jalan Lurus (122 pengaduan), PT Basmallah Tour and Travel (33 pengaduan) dan PT Mila Tour Group sebanyak 24 pengaduan.
Tragisnya, Kementerian Agama (Kemenag) praktis tak berdaya menghadapi biro umroh yang kian jemawa. Terbukti, undangan mediasi oleh Kemenag, Senin 10/Juli/2017, tidak dihadiri oleh First Travel. Padahal, itu adalah undangan mediasi yang ke-3. Bahkan pihak Kemenag membuat pernyataan bahwa sebenarnya, Kemenag tidak bisa ikut intervensi masalah wanprestasi biro umroh kepada calon jemaah umroh.
“Ini jelas pernyataan konyol dan memalukan, bagaimana mungkin Kemenag tidak bisa ikut intervensi terhadap biro umroh nakal, sementara Kemenag adalah regulator yang memberikan izin operasi biro umroh?” tukas Tulus.
Oleh karena itu, YLKI meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi Menteri Agama atas ketidakmampuannya menangani permasalahan yang dihadapi calon jemaah umroh. Ini merupakan kegagalan Menteri Agama dalam mengawasi kinerja anak buahnya (Dirjen Haji dan Umroh), plus kegagalan Menteri Agama mengawasi biro umroh.
“Padahal jelas-jelas Kemenag adalah institusi yang paling berkompeten menertibkan dan memberikan sanksi keras dan tegas pada biro umroh nakal yang memeras dana calon jemaah umroh. Seharusnya Menteri Agama bisa menghentikan upaya promosi atau penjualan paket umroh dari biro umroh bermasalah tersebut kepada calon jamaah, yang hingga kini masih terus berlangsung,” tegas Tulus.
YLKI juga meminta masyarakat agar jangan sekali-kali melakukan pendaftaran diri pada biro umroh bermasalah, karena banyak menelantarkan calon jemaahnya. Jangan percaya iming-iming paket murah, apapun bentuknya.
“Calon jamaah yang mendaftar sekarang akan bernasib sama dengan calon jamaah sebelumnya. Sebab uang jamaah yang baru mendaftar akan dipakai oleh biro umroh untuk memberangkatkan calon jemaah yang telantar itu. Begitu seterusnya, gali lubang tutup lubang dengan sistem ponzy,” tandas Tulus Abadi. (desastian)
