JAKARTA, (Panjimas.com) – Dalam dua pekan belakangan, situasi ketegangan yang terus meningkat di Al-Quds (Yerusalem) dan Al- Haram Al-Sharif (Masjid Al-Aqsa) turut menggugah kepedulian negara-negara muslim.
Pemerintah Indonesia, misalnya, bertindak dengan mendesak agar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk melakukan pertemuan darurat dalam rangka membahas situasi krisis Al-Aqsa.
Tak hanya itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla turut angkat bicara, mengenai persoalan yang terjadi di Palestina, yang menurutnya merupakan masalah klasik. Menurut JK, persoalan di Palestina mampu diselesaikan jika Hamas dan Fatah bersatu.
“Rakyat Palestina sendiri harus bersatu, karena sampai sekarang Fatah dan Hamas tidak bersatu, jadi bagaimana mereka melawan Israel kalau sendirian,” kata Jusuf Kalla ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (25/7), mengutip laporan Republika.
Jusuf Kalla menuturkan, isu mengenai Palestina pernah dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Jakarta pada 2016 lalu. Isu Palestina ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari dunia islam.
Hal ini dikarenakan, Palestina merupakan satu-satunya negara, dalam 68 tahun terakhir belum mendapatkan haknya untuk merdeka dan berdaulat.
Selain itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menyerukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Palestina.
Pada Jumat (21/07), Mahmaud Abbas menyerukan agar Hamas menanggapi seruannya bagi persatuan dengan melucuti Komite Administratif Jalur Gaza dengan membiarkan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) mengoperasikan lembaga pemerintahan, hal ini perlu diikuti Hamas juga dengan menyetujui tanggal khusus bagi penyelenggaraan pemilihan umum.
Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa pihaknya mengulurkan tangan kepada Fatah dan Abbas agar bersatu dan mengakhiri perpecahan internal sejalan dengan pemahaman dan kesepakatan terdahulu.
Pada tahun 2014, Hamas, yang telah memerintah Gaza selama 10 tahun terakhir, setuju dengan rivalnya, gerakan Palestina Fatah, yang kini menjalankan pemerintahan Otoritas Palestina di Ramallah, untuk membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional. [IZ]
