JAKARTA (Panjimas.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lahir pada 26 Juli 1975, memasuki usianya ke-42. Dalam memperingati miladnya, Rabu (26/7) malam di Balai Sarbini, Jakarta, MUI berkomitmen untuk meneguhkan visi kebangsaan sesuai dengan cita-cita para ulama pendiri bangsa.
“Agama menjadi kaedah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bermegara. Karenanya, MUI menegaskan komitmen ketaatan pada pemerintahan yang sah, sepanjang kebijakannya untuk kemaslahatan umat dan sejalan dengan konstitusi”, tegas Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin saat memberi sambutan.
Milad MUI ke-42 yang dirangkai dengan Anugerah Syiar Ramadhan 2017 ini, dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Pimpinan Daarut Tauhid KH. Abdullah Gymnastiar, Ustadz Bachtiar Nasir, dan para ulama lainnya.
Selama bulan Ramadhan, MUI bersama dengan KPI melakukan pengawasan terhadap materi siaran dakwah agar ada kepatuhan terhadap kaedah agama. Untuk itu, MUI memberikan apresiasi atas materi siaran Ramadhan yang memiliki nilai religi dan edukasi, sehingga menjadi tuntunan bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas, beradab dan berbudaya. Nilai-nilai keagamaan dapat menjadi kaedah penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam rangka Milad ke-42, MUI menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan untuk meneguhkan integrasi nilai keagamaan dalam konteks kebangsaan.
“Acara diawali dengan penyelenggaraan FGD (Focus Group Discussion) tentang arus baru ekonomi Syariah, bersama dengan Bank Indonesia, dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia, Senin (24/7) kemarin”, ujar Ketua MUI Bidang Informasi Masduki Baidlowi di Jakarta, Selasa (25/7).
Acara ini sebagai tindak lanjut komitmen Presiden untuk menetapkan kebijakan baru pembangunan ekonomi (new economic policy) dg mengarusutamakan ekonomi syariah. Presiden langsung bertindak sebagai Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan dilaunching Kamis (27/7/2017) di Istana Negara.
“Ekonomi syariah menjadi salah satu jalan terbaik dalam meniti Era baru ekonomi Indonesia dengan menekankan sisi keadilan sosial, salah satunya dengan telah dibentuknya KNKS. MUI mendukung dan mendorong realisasi komitmen Presiden untuk menjadikan Jakarta sbg pusat keuangan syariah dunia, dg pencanangan arus baru. Indonesia punya modal besar untuk mewujudkan impian itu”, tegasnya.
MUI juga menegaskan, dalam kebijakan politik luar negeri kita menegaskan komitmen tidak ada lagi penjajahan di atas dunia. “Karenanya, MUI mengutuk agresi dan perilaku tak berkemanusiaan yang dilakukan Israel kepada Palestina. MUI meminta Pemerintah untuk mendesak PBB untuk mengambil langkah untuk menghentikan dan menghukum Israel atas tindakan brutal kepada rakyat Palestina”, tegas wakil ketua umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi.
Untuk kepentingan refleksi atas keberperanan khidmah MUI dalam masalah sosial politik dan budaya, MUI juga mengundang para peneliti, akademisi, dan pengkaji tentang peran MUI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, MUI menyelenggarakan kegiatan International Islamic Conference on Fatwa Studies.
“Acara ini diikuti oleh 150 akademisi yang meneliti tentang fatwa dan perannya dalam kehidupan berbangsa. Kami ingin memperoleh masukan, sekaligus dapat berdiskusi dari berbagai perspektif”, ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh yang bertindakn sebagai Ketua Panitia.
Acara berlangsung tanggal 26-28 Juli 2017 di Hotel Margo. Acara dihadiri para pakar di bidang fatwa, hukum, dan politik, di antaranya Prof. Jimly asshiddiqi, Prof. Uswatun Hasanah, Prof. Huzaimah, Prof. Amin Suma, Prof. Abdul Wahab, Prof. Ahmad Syatori, dan akademisi dari Boston University, UKM Malaysia, IIUM, UI, Unair, UGM, Unpad, UIN Ar-Raniry, UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Surabaya, UIN Riau, UIN Sulsel, IAIN Ternate, Gorontalo, Banjarmasin, Palangkaraya, dan berbagai pondok pesantren. (desastian)
