MANILA, (Panjimas.com) – Front Pembebasan Islam Moro, Moro Islamic Liberation Front (MILF) Ahad (20/08) menyerukan Kongres Filipina untuk mempercepat pengesahan RUU BBL (Bangsamoro Basic Law) yang diusulkan MILF.
RUU BBL dinilai akan membantu mengatasi fenomena radikalisme dan krisis di Marawi.
Undang-undang tersebut muncul melalui negosiasi panjang dan kesepakatan terpadu lainnya, demikian menurut Ketua MILF Al Haj Murad Ibrahim dalam sebuah pernyataan kepada para wartawan.
Ibrahim mengatakan RUU BBL sudah dirancang dua kali, dan diloloskan dengan banyak ketelitian.
“Kami memohon ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kami meminta Kongres untuk melihat tujuan sebenarnya dari undang-undang tersebut,” pungkasnya, dikutip dari Anadolu Ajensi.
Al Haj Murad Ibrahim mengatakan bahwa dia terkejut mengetahui bahwa mantan Presiden yang saat ini menjabat sebagai anggota Kongres Pampanga, Gloria Macapagal Arroyo telah mengajukan versi lain dari undang-undang tersebut.
Baru-baru ini, Arroyo mengajukan versi rancangan undang-undangnya sendiri untuk membentuk wilayah Bangsamoro di Mindanao – sebuah wilayah baru yang terpisah dari inisiatif yang didukung oleh Istana Malacanang [Presiden Duterte] untuk melaksanakan sebuah kesepakatan damai dengan kelompok Muslim Moro.
Penciptaan wilayah yang akan menghapus dan mengganti Daerah Otonom di Mindanao Muslim itu dipandang sangat mendesak karena gerakan radikal yang terkait dengan kelompok Islamic State (IS) dikhawatirkan akan merekrut di kalangan pemuda Muslim lokal.
Arroyo mengajukan House Bill 6121, yang berjudul Undang-Undang Dasar untuk Daerah Otonomi Bangsamoro, yang menurutnya “benar-benar mencerminkan aspirasi saudara laki-laki dan perempuan Muslim kita serta saudara-saudara pribumi, perwakilan masyarakat adat, perempuan, kesultanan, dan para pemangku kepentingan lainnya.”
Ibrahim, bagaimanapun, mengatakan sejauh menyangkut MILF, rancangan undang-undang BBL yang diajukan kepada Presiden Rodrigo Duterte pada tanggal 17 Juli sudah menjadi undang-undang yang sangat inklusif dimana Presiden Duterte berjanji untuk mendukung RUU BBL usulan MILF itu.
Pemimpin MILF menegaskan bahwa salah satu solusi utama untuk terorisme dan masalah krisis di Marawi adalah untuk menerapkan solusi politik terhadap masalah Bangsamoro.
“Itu satu-satunya hal yang bisa mengatasinya secara efektif,” tandasnya, Ebrahim menambahkan bahwa meski mereka tidak mengharapkan versi lain dari undang-undang di Kongres, MILF tidak dapat mencegah anggota Kongres untuk mengajukan rancangan undang-undang versi mereka sendiri.
Dia mengatakan pihaknya tetap optimis bahwa undang-undang tersebut “tidak ditolak”, dan akan disahkan sesegera mungkin.
Awal bulan ini, RUU BBL usulan MILF akhirnya mencapai Kongres, namun belum diajukan sebagai rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Konflik bersenjata kini masih berlangsung di Marawi sejak dimulai pada tanggal 23 Mei 2017 antara pasukan keamanan pemerintah Filipina dan militan yang berafiliasi dengan Islamic State (IS), termasuk kelompok Maute dan Abu Sayyaf. [IZ]
