JAKARTA, (Panjimas.com) – Ketua Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Haris Azhar mengapresiasi langkah positif pemerintah Indonesia. Hal itu berdasarkan sikap Presiden Joko Widodo dengan menugaskan Menlu untuk berdialog menyelesaikan masalah dengan Pemerintah Myanmar dan Sekjen PBB.
“Sikap Presiden dengan mengutus Menlu perlu diapresiasi,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Peradi, Menteng, Jakpus, Selasa (05/09).
Haris menjelaskan krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya sudah terjadi sejak lama.
“Rohingya bukan kejadian baru. Namun telah terjadi dalam kisaran dekade,” pungkasnya.
Menurutnya itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh PBB secara berkala.
“PBB mempunyai pelapor khusus untuk situasi di Myanmar dalam bentuk Tim Pencari Fakta (TPF),” tegasnya. [TM]
