SOLO (Panjimas.com) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Kharis Almasyhari membenarkan bahwa telah terjadi pembantaian dan pengusiran muslim Rohingya oleh pemerintah Myanmar.
“Di Rakhine State benar telah terjadi tindak kejahatan yang melanggar HAM yang dilakukan Aung San Suu Kyi. Ini kontra diktif ketika pemegang nobel perdamaian membiarkan pembantaian tersebut,” katanya, Jumat (15/9/2017).
Abdul Kharis telah meminta Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi untuk langsung menemui Aung San Suu Kyi. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Solo itu, permasalahan Rohingya tidak mudah diselesaikan, dan Myanmar tetap membiarkan pembantaian.
“Rupanya tidak bisa selesai segera, kita tidak tahu alasan mereka (Myanmar) membiarkan ini terjadi. Foto atau video itu nyata dan tidak mungkin itu yang membuat etnis Rohingya. Video yang tersebar di media sosial itu diunggah Budha Myanmar yang dipakai untuk gagah-gagahan, ini lho kami bisa membantai, begitu,” ujar dia.
Sementara itu, wakil Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail mengaku kecewa atas rencana aksi solidaritas Rohingya PKS di Bundaran Gladak, Solo diminta mundur. PKS menegaskan bahwa Isu Rohingya menjadi keprihatinan seluruh kader dan anggota partainya.
“Sebenarnya hari ini akan mengadakan aksi, karena kader sudah menunggu lama. Aksi itu sendiri menjadi puncak, tetapi karena hari ini sampai Ahad ada agenda Presiden Jokowi ada di Solo demi keamanan kita diminta ditunda,” ujar Ismail.
“Tragedi Rohingya, kami sangat merasa memprihatinkan apapun alasannya. Perlakuan seperti itu tidak dibenarkan, kalau alasan bukan etnis Myanmar bagaimana kalau setiap negara melakukan seperti itu,” imbuhnya. [SY]
