MANILA, (Panjimas.com) – Pasukan keamanan Filipina dalam kondisi waspada terhadap sebelum maupun sesudah aksi demonstrasi nasional Kamis (21/09), di seluruh negeri untuk memperingati 45 tahun Undang-Undang Darurat Militer pada 21 September 1972 oleh mantan diktator Presiden Ferdinand Marcos.
Presiden Rodrigo Duterte mendeklarasikan 21 September, sebuah “Hari Protes Nasional” dan menghentikan pekerjaan-pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan serta meliburkan kelas-kelas bagi para siswa di sekolah negara.
Hal ini memungkinkan rakyat untuk “menyerukan segala ekses dan kekurangan pemerintah” dan mengungkapkan “keinginan mereka untuk menegakkan standar integritas, efisiensi, dan akuntabilitas tertinggi di pemerintahan.”
Puluhan ribu pengunjuk rasa berduyun-duyun memprotes kediktatoran Duterte yang sedang berkembang, perang pemerintahnya melawan narkoba, pembunuhan tak terduga yang dituduhkan serta juga isu darurat militer yang sedang dipaksakan di Pulau Mindanao.
Di antara kelompok yang terlibat dalam demonstrasi nasional itu adalah Movement Against Tyranny (Gerakan Melawan Tirani), Tindig Pilipinas dan Youth Act Now. Salah satu penyelenggara demonstrasi menuntut dibukanya ruang-ruang terbatas yang agar disetujuinya aktivitas mereka.
Mengutip laporan GMA News, anggota Parlemen Filipina kidal Teddy Casiño mengatakan bahwa sementara Duterte mendorong aksi demonstrasi saat dia mengumumkan “Hari Protes Nasional”, tempat kecil tersebut tidak dapat mengakomodasi jumlah peserta demonstrasi.
Sementara itu, pertemuan terpisah juga akan diselenggarakan oleh pendukung Duterte – Liga Independencia Pilipinas di Manila.[IZ]
