JAKARTA (Panjimas.com) – Badan Koordinasi Muballigh (Bakomubin) DKI Jakarta diharapkan menjadi barometer pergerakan dan kemajuan umat Islam di Jakarta dan Indonesia. Pelantikan tersebut menandai kebangkitan kembali Bakomubin di Jakarta yang telah bertahun-tahun vakum kegiatan.
Demikian dikatakan Ketua MPR RI Dr. H. Zulkifli Hassan – yang juga Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bakomubin saat pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Selasa (26/9/2017) lalu di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR RI.
Suasana pelantikan berlangsung meriah namun khidmat, bertambah meriah lantaran setelah pelantikan dilanjutkan dengan acara “Sosialisasi 4 Pilar MPR” yang diikuti oleh ratusan kader dan muballigh Bakomubin dari lima wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Dalam pengarahannya, Zulkifli Hassan menekankan, Indonesia tidak mungkin merdeka dan maju tanpa peran umat Islam. “Faham keagamaan dan kebangsaan itu sejalan. Jadi, menjalankan ajaran agama dengan baik adalah juga jalan menjadi warganegara yang baik,” tandas Zulkifli, seraya menambahkan, “Soal toleransi, umat Islam sudah khatam.”
Bakomubin harus bisa membuktikan bahwa Islam dan demokrasi itu seiring sejalan. Jadi, agenda Bakomubin hendaknya bukan hanya bagaimana mengejar ketertinggalan ekonomi umat, tapi juga agenda kebangsaan: bagaimana menjahit kembali merah putih.
“Supaya tidak ada lagi pengkotak-kotakan dan berbagai kesalahpahaman terhadap Islam. Bakomubin harus berani bersuara, meluruskan nilai-nilai persatuan, dan meluruskan niat untuk bersatu merajut kembali NKRI yang tengah terkoyak berbagai persoalan kebangsaan,” ujar Zulkifli.
Tiga Program Utama
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Bakomubin H. Abdurrahman Tardjo SH, MA menyebut 3 (tiga) “Program Utama” DPP Bakomubin yang sangat mungkin dilaksanakan, dengan DPW DKI Jakarta sebagai lokomotifnya. Pertama, Pelatihan Muballigh Bela Negara, supaya para muballigh memiliki pemahaman yang utuh tentang konsep berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada lagi prasangka yang menyebut umat Islam Indonesia intoleran. “Bagaimana mungkin intoleran, negara ini dilahirkan oleh umat Islam kok,” tegas kyai yang akrab disapa Kang Tardjo ini.
Program utama kedua adalah pemberdayaan ekonomi umat yang insya Allah akan dimulai pada Januari 2018 nanti. Sedangkan program ketiga, diharapkan tiap DPW Bakomubin di seluruh Indonesia memiliki layanan konsultasi hukum, masalah pertanahan, masalah keluarga, dan problem-problem lain yang membebani umat.
“Karena berada di ibukota negara dan memiliki sumber daya yang cukup, termasuk muballigh-muballigh andal yang sudah terdidik dan terlatih dengan baik, diharapkan DPW DKI Jakarta dapat menjadi percontohan bagi DPW Bakomubin lainnya di Indonesia.”
Bakomubin merupakan organisasi yang didirikan 20 tahun lalu oleh sejumlah ulama, kyai, ustad, dan aktivis pergerakan Islam terkemuka di era 1970-an, diantaranya K.H. Dr. Toto Tasmara, K.H. Makhrus Amin, K.H. Anwar Sanusi, K.H Ridwan Lubis, K.H. Tatang M. Natsir, K.H Ir. Bambang Pranggono, dan lain-lain.
Munculnya Bakomubin mendapat sambutan hangat dari umat. Terbukti, Musyawarah Nasional (Munas) pertamanya pada 7 Juni 1996 di Asrama Haji Pondok Gede dihadiri oleh banyak kalangan; alim ulama, cendekiawan muslim, kalangan pesantren, dan ormas-ormas Islam se-Indonesia.
Namun, setelah sekian tahun berkiprah, DPP Bakomubin maupun DPW-nya di berbagai wilayah di Indonesia sempat mati suri. Baru di tahun 2015, DPP Bakomubin menggeliat kembali, menyusul dilantiknya sejumlah DPW. Kini, optimisme mencuat kembali di Bakomubin. Dimulai dari DKI Jakarta, sang lokomotif sekaligus barometer pergerakan umat. (desastian)
