JAKARTA (Panjimas.com) – Penolakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk wilayah Amerika Serikat (AS) secara mendadak, meski kunjungan itu atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F. Durford, Jr menuai kemarahan publik Indonesia.
Untuk itu, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam siaran pers yang diterima Panjimas (23/10/2017) menyatakan, Pemerintah Indonesia sejatinya memprotes keras atas perlakuan yang mencederai kehormatan (dignity), tidak hanya pribadi Panglima TNI dan institusi TNI, tetapi juga NKRI.
“Pemerintah AS sangat tidak memadai hanya menyampaikan permohonan maaf melalui Duta Besar untuk Indonesia, Joseph Donovan. Namun harus ada penjelasan lebih rinci dan berkejujuran dari Pemerintah AS kenapa peristiwa tidak manusiawi seperti ini bisa terjadi,” ungkap Maneger.
Dikatakan Maneger, kalau ada kesalahan di internal AS yaitu US Customs and Border Protection, jenis kesalahan yang terjadi harus dijelaskan secara terbuka ke publik Indonesia.
“Pemerintah Indonesia sejatinya bersikap tegas. Patut dipertimbangkan Presiden Jokowi memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia guna menjelaskan peristiwa memalukan ini,” ujar Maneger.
Jika Pemerintah Indonesia hanya mengirimkan nota diplomatik memprotes peristiwa sepenting ini, lanjut Maneger, Pemerintah Indonesia patut diduga tidak menunaikan mandatnya menjaga kehormatan bangsa (dignity). Publik berhak tahu atas informasi benar tentang peristiwa ini (rights to know).
“Publik patut mengapresiasi sikap kenegarawanan Panglima TNI dalam merespons kejadian tidak manusiawi dari pemerintah AS itu. Indonesia memang sudah sejatinya harus marah. Tapi, kemarahan itu harus disalurkan secaea strategis dan terukur.”
Maneger mengatakan, sSikap kenegawanan dan ketenangan Panglima TNI sebagai figur yang terdampak dari perilaku tidak profesional Pemerintah AS sangat signifikan menenangkan prajurit TNI dan publik Indonesia. Semoga peristiwa ini menjadi blessing in disguise bagi tidak hanya Panglima TNI tapi juga bagi NKRI.
Komnas HAM mendesak Pemerintah AS untuk memastikan bahwa hal-hal tidak manusiawi semacam itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang (guarantees of nonrecurrence).
“Menghimbau Publik Indonesia untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan yang tidak kontra produktif yang justru merugikan Indonesia. Mari hadirkan kepercayaan bahwa Pemerintahan Jokowi mampu menjaga marwah dan kehormatan NKRI,” harapnya. (des)
