MOSKOW, (Panjimas.com) – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov Senin (23/10) lalu menyerukan “dialog” antara pemerintah pusat Irak di Baghdad dengan Pemerintah Daerah Kurdi, Kurdish Regional Government (KRG) yang bermarkas di Erbil.
Dalam konferensi pers di Moskow, Lavrov bersama dengan Menlu Irak Ibrahim al-Jaafari mengatakan bahwa Rusia memahami “aspirasi” rakyat Kurdi untuk memperkuat identitas mereka.
“Namun, kami percaya bahwa tepat untuk menerapkan aspirasi ini secara eksklusif melalui dialog dengan pemerintah Irak, dengan mempertimbangkan sepenuhnya pentingnya isu Kurdi dalam skala regional dan kebutuhan untuk menghindari sumber ketidakstabilan tambahan di wilayah ini,” ujar Lavrov menambahkan, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Pada 25 September, daerah yang dikendalikan KRG – dan beberapa wilayah yang disengketakan di negara tersebut – memberikan suara dalam referendum kemerdekaan dari negara Irak atau tetap bersama Baghdad.
Menurut hasil jajak pendapat yang diumumkan oleh KRG, hampir 93 persen dari mereka yang memberikan suara, memilih melepaskan diri dari Irak.
Lavrov mengatakan Moskow berharap tidak akan ada peperangan antara Erbil dan Baghdad.
“Kami tidak ingin memaksakan keputusan apapun terhadap mereka,” tambahnya.
Lavrov juga mengatakan Konsulat Jenderal Rusia di Erbil akan tetap difungsikan.
Pada hari Senin (25/09), warga Irak di daerah yang berada di bawah kendali Pemerintah Daerah Kurdistan, Kurdish Regional Government (KRG) serta wilayah-wilayah yang dipersengketakan antara Baghdad dan Erbil menggelar pemilihan dalam sebuah referendum mengenai apakah mereka akan memisahkan diri dari Irak atau tidak.
Baghdad, Turki, Iran, A.S. dan PBB telah berbicara menentang digelarnya referendum Kurdi tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya akan mengalihkan perhatian dari operasi peperangan terhadap Islamic State (IS) dan selanjutnya memicu situasi kawasan tersebut menjadi tidak stabil.
Pemerintah Pusat Irak telah mengancam akan melakukan intervensi secara militer jika suara tersebut mengarah pada situasi kekerasan.
Presiden KRG (Kurdish Regional Government) Masoud Barzani menegaskan kemenangan “Yes” tidak akan menghasilkan deklarasi kemerdekaan secara otomatis namun hanya akan mengarah pada perundingan lebih lanjut dengan Baghdad.[IZ]
