JAKARTA (Panjimas.com) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan membangun komunikasi dengan berbagai pihak sebelum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2018. Sehingga saat diumumkan besaran yang ditetapkan patut bagi semua pihak.
“Kita berkomunikasi dengan semuanya sebelum ada publikasi yang luas. “Kita berkomunikasi dengan semuanya sebelum ada publikasi yang luas. Jadi bukan soal keputusannya ada atau tidak,” katanya, Rabu (1/11), seperti dilansir beritajakarta.id.
Ditegaskan Anies, komunikasi penting dilakukan untuk memastikan besaran yang ditetapkan memiliki nilai kepatutan. Dengan begitu, besaran yang ditetapkan bisa diterima semua pihak. “Kepatutannya kita berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menemui buruh yang melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. ” Mohon maaf saya baru bisa hadir sore ini, karena menumpuk tugas”
Para buruh melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sesuai dengan penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sandiaga keluar dari ruang kerjanya sekitar pukul 15.10 kemudian diminta menaiki mobil komando milik buruh yang terparkir di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya depan pintu gerbang Balai Kota.
Dengan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP DKI Jakarta, Sandi yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah akhirnya naik ke mobil komando. “Mohon maaf saya baru bisa hadir sore ini, karena menumpuk tugas. Mudah-mudahan bisa menghadirkan kebijakan yang mensejahterakan buruh,” ujar Sandi di lokasi, Selasa (31/10).
Di hadapan para buruh, Sandi menyampaikan masih akan melakukan pembahasan untuk nilai UMP 2018. Pihaknya juga akan meminta pendapat dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. “Kami akan diskusi dengan Pak Anies. Semoga bisa menghadirkan sesuatu yang diterima semua pihak,” ucapnya.
Ia berjanji akan mempertimbangan masukan dari berbagai pihak terkait dengan penetapan UMP. (desastian)
