NEW YORK, (Panjimas.com) – Rusia melancarkan veto kesepuluhnya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai konflik Suriah pada hari Kamis (16/11), yang menghalangi perluasan penyelidikan PBB mengenai tanggung jawab atas serangan kimia di negara tersebut.
Mekanisme PBB yang ditetapkan pada akhir Oktober bahwa pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad bersalah atas serangan senjata kimia 4 April di Suriah Barat Laut. Mandatnya ditetapkan berakhir pada hari Jumat, (17/11).
Teks yang diusulkan A.S. itu membutuhkan sembilan suara untuk diloloskan, dan diterima 11. Tetapi juga tidak diperlukan satupun dari lima anggota tetap Dewan Kemanan PBB tersebut untuk mengeluarkan hak veto, yang dilakukan Rusia.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengecam keras teks tersebut, menyebut isinya tidak berimbang dan tidak realistis, dikutip dari Anadolu.
Rusia telah menjadi pendukung utama rezim Assad di PBB, dan telah mendukungnya secara militer di Suriah dengan kampanye melalui kekuatan angkatan udara dan darat yang cukup luas.
“Dengan menghilangkan kemampuan kami untuk mengidentifikasi penyerang, Rusia telah merusak kemampuan kami untuk mencegah serangan di masa depan,” uajr Nikki Haley, Utusan A.S. untuk PBB mengatakan dalam pernyataan singkat.
“Pesan bagi yang mendengarkan, cukup jelas: sebenarnya, Rusia menerima penggunaan senjata kimia di Suriah”, paparnya.
Puluhan korban tewas dalam serangan gas sarin awal April terhadap Khan Sheikhoun, dan Ia mengulangi tuduhan penggunaan senjata kimia sejak tahun 2013.
Rusia menarik resolusi rancangannya sendiri setelah gagal mengelak dari peraturan dewan agar mempertimbangkannya sebelum versi A.S.
Setelah pemungutan suara atas teks A.S. Bolivia, seorang sekutu Rusia, meminta pemungutan suara atas usulan Moskow. Ini gagal dengan hanya empat suara yang mendukungnya.
Resolusi DK PBB membutuhkan sembilan suara untuk disahkan dewan tersebut.
Kemudian, Jepang menyebarkan resolusi rancangannya sendiri dan meminta agar panel investigasi diperpanjang selama satu bulan, namun belum jelas kapan pemungutan suara tersebut akan dilaksanakan.[IZ]
