Mantan Kepala Garda Nasional, Pangeran Miteb bin Abdullah Akhirnya Dibebaskan

RIYADH, (Panjimas.com) – Pihak berwenang Saudi dilaporkan telah membebaskan Pangeran Miteb bin Abdullah, mantan Kepala Garda Nasional Saudi, setelah selama beberapa pekan menjalani penyelidikan atas tuduhan korupsi.

Melalui akun Twitternya Selasa malam (28/11), Nouf binti Abdullah bin Mohammed Al Saud, saudara perempuan Miteb, mengkonfirmasi bahwa kakaknya telah dibebaskan dari penahanan.

Menurut seorang pejabat Saudi yang berbicara dengan syarat anonim, Pangeran Miteb dibebaskan setelah membayar $1 miliar dollar dalam sebuah kesepakatan penyelesaian dengan pihak berwenang Saudi, dilansir dari Anadolu.

Pangeran Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz, merupakan anak pilihan almarhum Raja Abdullah bin Abdulaziz, Ia pernah dianggap sebagai pesaing utama dalam perebutan takhta kerajaan sebelum Pangeran Muhammad bin Salman secara tak terduga dinobatkan sebagai Putra Mahkota Saudi, 2 tahun lalu.

Pangeran Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz kemudian mewarisi kendali atas Garda Nasional, pasukan kemanan internal elite Arab Saudi, dari ayahnya yang telah menjalankan jabatan tersebut selama lima dekade.

Pangeran Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz, adalah anggota keluarga Abdullah yang terakhir yang menempati posisi di struktur kekuasaan Arab Saudi. Langkah perombakan kabinet dan penangkapan puluhan tokoh ini tentu akan memperkuat kendali Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman atas institusi kerajaan, dilansir dari Reuters.

Perintah penangkapan tersebut berasal dari Komite Anti-Korupsi yang dipimpin Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman hanya beberapa jam setelah Raja Salman mengeluarkan sebuah Keputusan Kerajaan untuk membentuk komite tersebut.

“Keputusan Kerajaan [untuk membentuk komite] akan berkontribusi untuk meningkatkan mekanisme pemantauan, prinsip-prinsip tata pemerintahan, akuntabilitas dan keadilan, dan pengamanan hak-hak individu dan perusahaan,” demikian penjelasan Kabinet pemerintahan Saudi dalam pernyataannya.

Keputusan tersebut, juga akan berfungsi untuk mengkonsolidasikan “pendekatan reformis” pemerintah untuk memerangi korupsi, mempercepat pembangunan nasional dan mendorong perekonomian Saudi.

Komite yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengumumkan akan membuka kembali kasus banjir Jeddah di tahun 2009 di mana lebih dari 100 korban meninggal.

Selain itu Komite Anti-Korupsi juga akan menyelidiki wabah virus Corona, yang juga dikenal sebagai Sindrom Pernafasan Timur Tengah, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) pada tahun 2012 , menurut Al Arabiya.

Media Saudi (SPA) mengatakan pada hari Sabtu bahwa komite tersebut telah diberi wewenang untuk menyelidiki, menahan, melarang melakukan perjalanan, mengungkapkan dan membekukan rekening dan portofolio, melacak dana dan aset orang-orang yang terlibat dalam korupsi.

“Komite berhak mengambil tindakan pencegahan yang dilihatnya, sampai mereka dirujuk ke otoritas investigasi atau badan peradilan. Tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk menangani kasus korupsi publik dan mengambil apa yang dianggap sebagai hak orang, entitas, dana, aset tetap dan bergerak, di dalam dan luar negeri, mengembalikan dana ke kas negara dan mendaftarkannya. properti dan aset atas nama milik negara, ” jelas Dekrit Kerajaan tersebut, menurut SPA.

Saat dinobatkan sebagai pewaris takhta, Pangeran Muhammad bin Salman kemudian menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Ia berhasil menyingkirkan sepupunya yang lebih tua, Pangeran Mohammad bin Nayef yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sejak Muhamamd bin Salman ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada Januari 2016, Ia kerap tampak di panggng politik Arab Saudi. Selang dua bulan setelah dilantik, Ia meluncurkan agresi militer di Yaman dalam rangka melumpuhkan pemberontakan Syiah Houthi.

Sebulan kemudian, Pangeran Muhammad bin Salman memimpin restrukturasi perekonomian Arab Saudi dan meluncurkan Visi 2030. Mengacu pada Visi tersebut, Saudi kemudian menjalankan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing dan swasta. Reformasi ekonomi itu bertujuan memutus ketergantungan Arab Saudi terhadap ekspor minyak.

Dalam setahun belakangan, Saudi juga mulai mengizinkan konser musik, memperbolehkan perempuan menonton pertandingan olahraga dalam stadion, serta mencabut larangan mengemudi untuk perempuan. Akhir bulan lalu, Pangeran Muhammad bin Salman menegaskan akan mengembalikan Islam yang lebih moderat di Arab Saudi. Pemerintah Saudi juga beberapa waktu lalu menahan ribuan Ulama yang dituding mengkampanyekan ektrimisme Islam.

Berikut diantara pangeran dan menteri yang ditahan :

– Pangeran Al Waleed bin Talal [Pemilik King Holding Company, Miliader dan Salah satu orang Terkaya di Timur Tengah]

– Pangeran Miteb bin Abdullah [Menteri Garda Nasional]

– Pangeran Turki bin Abdullah [Mantan Gubernur Riyadh]

– Pangeran Turki bin Nasser [Mantan Kepala Departemen Meteorologi dan Lingkungan Hidup]

– Pangeran Fahad bin Abdullah [Mantan Deputi Menteri Pertahanan]

– Khalid Al-Tuwaijri [Mantan Kepala Rumah Tangga Kerajaan]

– Adel Fakeih [Menteri Perekonomian dan Perencanaan]

– Ibrahim Al-Assaf [ Mantan Menteri Keuangan]

– Abdullah Al-Sultan [Komandan Angkatan Laut Arab Saudi]

– Bakr bin Ladin [Pemilik Saudi bin Ladin Group]

– Mohammad Al-Tobaishi [Mantan Protokoler Rumah Tangga Kerajaan]