GAZA, (Panjimas.com) – Organisasi Perlawanan Palestina Hamas mendesak pemerintah Palestina yang dipimpin Fatah yang berbasis di Ramallah untuk mencabut sanksi di wilayah Jalur Gaza atau segera mengundurkan, Sabtu (02/12).
Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan bahwa pemerintah telah sepenuhnya bertanggung jawab di Jalur Gaza.
“Namun, Mereka terus memberlakukan sanksi tidak adil terhadap rakyat dan gagal untuk memulihkan keretakan dan melaksanakan kesepakatan yang dicapai di Kairo,” ungkap Hamas, dilansir dari Anadolu.
Hamas menyerukan Otoritas Palestina untuk “sepenuhnya menanggung tugas dan tanggung jawabnya, termasuk mencabut sanksi atau jika tidak segera mengajukan pengunduran dirinya”.
Belum ada komentar dari pemerintahan Ramallah atas tudingan Hamas tersebut.
Pada bulan April lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil sejumlah langkah hukuman sanksi terhadap pemerintahan Hamas di Jalur Gaza sebagai cara memberikan tekanan pada Hamas untuk menyerahkan kendalinya atas Jalur Gaza.
Langkah tersebut mencakup pemotongan gaji pegawai pemerintah yang berbasis di Gaza sebesar 30 persen, mengurangi penyediaan pasokan listrik ke wilayah tersebut, dan memaksakan pensiun dini bagi sekitar 6.000 karyawan di Gaza.
Pada bulan Oktober lalu, Hamas dan Fatah – 2 gerakan politik terkemuka Palestina – menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi yang bersejarah di Kairo yang bertujuan untuk memulihkan perselisihan keduanya selama satu dekade setelah Hamas mengambil kendali Gaza dari Fatah pada tahun 2007 setelah pertempuran jalanan.
Meskipun ada tanda-tanda hubungan yang memanas kembali antara 2 rival faksi itu, pemerintah PA yang berbasis Ramallah belum mencabut sanksi yang telah diberlakukannya pada Jalur Gaza.[IZ]
