JAKARTA, (Pajimas.com) – Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi berada pada tingkat parah.
“Jokowi yang dianggap punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, tidak punya beban masa lalu terhadap korupsi, bersih dan punya komitmen dengan tampilan sederhana serta retorika yang menjadi nilai tersendiri, tapi faktanya kita temukan sebaliknya,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak di aula KH. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
Menurutnya, hutang kampanye tersebut justru dibayar oleh Jokowi dengan mendorong pelemahan pemberantasan korupsi. “Bagi saya, Jokowi berhasil mendorong ke-era kegelapan pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengkritik, pemerintahan Jokowi merupakan era dimana kepercayaan publik menjadi dikapitalisasi, dipenuhi sikap-sikap politis. Bahkan, ada agenda besar untuk mendemoralisasi agenda pemberantasan korupsi.
“Epicentrum pelemahan pemberantasan korupsi berasal dari kantor presiden,” tegasnya.
Hal itu dijelaskan Dahnil karena melihat upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang sekaligus aktivis anti korupsi beberapa waktu lalu.
“Kriminalisasi BW dengan kasus yang dianggap tidak masuk akal, Novel dikriminalisasi yang kasusnya tidak juga selesai,” tambahnya.
Selain itu, Dahnil menilai kasus yang menjerat Samad dan BW merupakan praktek-praktek kuda troya untuk melakukan pelemahan demoralisasi dari dalam dan hasilnya berhasil.[DP]
