BOGOR, (Panjimas.com) – Kita tengah memasuki tahun politik, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Rezim petahana semakin kuat dengan aliansi yang semakin besar termasuk melibatkan beberapa lembaga Islam. Sedangkan demokrasi kita baru sebatas demokrasi prosedural-transaksional. Sehingga, yang berkuasa adalah minoritas dengan kekuatan modal finansial. Sementara umat Islam yang mayoritas menjadi korban. Tantangan dakwah menjadi semakin berat.
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik, saat memberi arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Dakwah di Wisma Arga Mulya Kemendikbud Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/1) pagi.
Rakernas Dewan Dakwah yang berlangsung 19-21 Januari 2018 diikuti ratusan peserta yang berasal dari pengurus pusat dan perwakilan 33 provinsi.
Rakernas dimeriahkan dengan bazar program dan produk usaha unit-unit lembaga. Rumah Sehat Dewan Dakwah yang dikelola LAZNAS Dewan Dakwah pun membuka layanan kesehatan gratis untuk para peserta.
Guna meningkatkan kekuatan dakwah, Siddik mengatakan, salah satu tugas Dewan Dakwah adalah menyambungkan gerakan umat jaman now adalah dengan sejarah perjuangan Islam.
‘’Dakwah hari ini adalah kelanjutan perjuangan dakwah masa lalu, meskipun dengan modifikasi dan modernisasi sesuai perkembangan jaman,’’ tandas Siddik.
Penguatan Dakwah, imbuh Ketua Umum Dewan Dakwah, menjadi salah satu dari tiga pokok program kerja tahun 2018 disamping Penguatan Organisasi dan Penguatan Kemandirian Finansial Dakwah.
Salah satu bentuk penguatan dakwah adalah menjadikan kembali Dewan Dakwah sebagai ‘’Rumah Umat Islam’’ dengan spirit Mosi Integral Mohammad Natsir.
Mosi Integral Natsir 3 April 1950 berhasil menyatukan kembali 7 Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 9 Wilayah Otonom di luar RIS, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam merajut kebersamaan dakwah, Dewan Dakwah menjadi inisiator, tuan rumah, dan koordinator Majelis Ormas Islam (MOI). Majelis ini merupakan wadah diskusi dan koordinasi para tokoh perwakilan ormas Islam seperti Al Ittihadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Mathalul Anwar, Wahdah Islamiyah, Dewan Dakwah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Syarikat Islam (SI), dan Persatuan Umat Islam (PUI).
Ketua Umum Dewan Dakwah menambahkan, untuk memperkuat dakwah pedalaman, maka kaderisasi da’i terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
‘’Setiap tahun jumlah mahasiswa STID (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah) M Natsir terus kita tingkatkan. Demikian juga jumlah Akademi Dakwah Indonesia (ADI) yang saat ini sudah ada di 12 provinsi kita genjot hingga ada di semua provinsi,’’ papar Siddik.
Kualitas da’i sarjana STID Nastir juga semakin ditingkatkan. ‘’Kalau tadinya masa pengabdian mereka hanya setahun, mulai tahun ini harus dua tahun. Selain lulus sertifikasi belasan materi akademik, para dai juga dibekali lifeskill,’’ terang Ketua Umum.
Setelah mejalani masa pengabdian dakwah di pedalaman, para alumni STID Natsir juga memiliki kewajiban untuk terus berdakwah. Termasuk aktif atau mendirikan Dewan Dakwah di Kecamatan atau Kabupaten/Kota sebagai wadah pengabdiannya. [RN]
