JAKARTA, (Panjimas.com) – Ketua umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia protes keras terhadap pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menginstruksikan ke jajaran Polres dan Polsek untuk hanya bekerjasama dengan dua ormas Islam saja yaitu Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah serta melabelkan ormas lainnya sebagai perontok NKRI. Pernyataan ini bersumber dari beredarnya video viral liputan berita dari Inews TV di media sosial dan chat messenger seperti whatsaApp dan Facebook.
“Jika video tersebut memang benar ada nya, maka saya tidak habis pikir bagaimana mungkin pejabat sekelas Kapolri tidak tahu tentang sejarah perjuangan bangsa ini” ujar Mohammad Siddik selaku Ketum Dewan Da’wah saat ini. “Apakah Kapolri tidak tau bahwa ormas ormas Islam sebelum kemerdekaan ini sudah banyak terbentuk seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, kemudian berubah menjadi ormas Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911, ada juga Al-Irsyad yang berdiri tahun 1914, ada juga Persatuan Islam (PERSIS) yang berdiri tahun 1923, dan masih banyak ormas lainnya baik yang terbentuk sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan” lanjut M. Siddik. Melalui releasenya. Selasa, (30/1).
Menurutnya pula, pernyataan ormas ormas selain NU dan Muhammadiyah sebagai perontok NKRI merupakan pernyataan berbahaya dan memecah belah persatuan Bangsa dan Negara karena pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai dalil para jajaranya dibawah untuk mengadu domba antar dua ormas tersebut dengan ormas lainnya. Justru dengan pernyataan tersebut akan merepotkan POLRI dalam menjaga keamanan Negara.
“Kapolri dan jajaran akan sulit menjaga keamanan di seluruh wilayah di Indonesia yang luas ini kalau hanya berpikir NU dan Muhammadiyah yang menjadi pendukung NKRI. Coba kalau kita ke Banten, ormas terbesar adalah Matla’ul Anwar, ke daerah Sumatera Utara dan Aceh tentu kita akan temui Al-Washliyah dan Perti yang terbesar, begitu juga bila ke NTB maka akan kita temukan Nahdhatul Wathon sebagai ormas terbesar, belum lagi Jawa Barat yang mempunyai basis Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Persis yang seperti Al Irsyad bersifat Nasional” papar M. Siddik yang sudah mengunjungi seluruh daerah di Indonesia.
Oleh sebab itu, M. Siddik menyarankan agar Kapolri harus segera meralat pernyataan nya dan meminta maaf kepada ratusan ormas ormas lainnya yang bernaung dibawah MUI. “Kita juga punya asosiasi kerjasama ormas-ormas Islam khusus dibidang da’wah yaitu Majlis Ormas Islam (MOI) beranggotakan 12 ormas Islam yaitu Dewan Da’wah, Matlaul Anwar, Al-Washliyah, Persis, Wahdah Al-Islamiyah, Al-Ittihadiyah, IKADI, PERTI, Syarikat Islam, Hidayatullah dll, semuanya berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI, melalui program da’wah, pendidikan sesuai Pancasila dan UUD 45 Dewan Da’wah tiap tahun mengirimkan ratusan dai ke daerah perbatasan dengan harapan untuk membentengi aqidah ummat dan jiwa nasionalismenya agar tetap menjadi warga Republik Indonesia yang baik” terang M. Siddik.
Siddik juga mencontohkan bahwa di Dewan Da’wah sendiri unsur para Pembina banyak yang berasal dari berbagai ormas, “Dulu kita punya Pembina KH. Masykur dari NU, ada juga Prof. Dr. Yahya Muhaimin dari Muhammdiyah, ada Ustadz Anwar Shaleh dari PUI, ada juga Kyai Abdurrasyid Abdullah Syafi’i dari Asyafiiyyah, ada Ustadz Maman Abdurrahman dari Persis, ada pak Yudo Paripurno dari Perti dan lain sebagainya” ujarnya.
Oleh karena itu, Dewan Da’wah dapat dikatakan sebagai penerus Masyumi, meski tidak aktif dalam kegiatan politik praktis.
Beliau juga menambahkan bahwa pendiri Dewan Da’wah, allahyarham Mohammad Natsir adalah orang yang pertama kali mencetuskan dan mempelopori mosi integral Mohammad Natsir yang mengususlkan pembubaran RIS bentukan Belanda dan melahirkan Parlemen RI tanggal 3 April 1950. “Mungkin tanpa jasa Allahyarham Mohammad Natsir, Indonesia tidak akan seperti sekarang yang masih utuh dari Sabang hingga Merauke” jelasnya.
Tentu kita semua mengapresiasi mengenai kontribusi Muhammadiyah (yang sudah berdiri 1912) dan Nahdhatul Ulama (berdiri 1926). Tetapi tidak boleh ada yang mengabaikan keberadaan dan peran ormas-ormas Islam dalam sejarah perjuangan dan Kemerdekaan RI.[RN]
