JAKARTA, (Panjimas.com) – Jaringan Mahasiswa Indonesia berencana menggelar aksi, pada hari Rabu (28/3) di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Koordinator lapangan, Budi mengatakan aksi bertujuan untuk menuntut mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani dan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mewakili PDIP Pramono Anung yang diduga terlibat dalam mega skandal korupsi e-KTP agar segera ditangkap dan diadili.
“Fakta persidangan atas terdakwa Setya Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung berperan aktif dalam merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun,” kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima Panjimas, Selasa (27/3).
Jaringan Mahasiswa Indonesia itu pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melepas Pramono Anung dan Puan Maharani dari jabatannya.
“Meminta Presiden Joko Widodo mencopot Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet dan Puan Maharani dari Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan,” tegas Budi.
Desakan itu disebabkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang menyerukan untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP. “Termasuk memproses Puan Maharani dan Pramono Anung jika ada bukti yang kuat atas keterlibatan dan menikmati uang haram yang bernama mega skandal korupsi e-KTP” lanjut Budi.
Selain itu, Budi meminta agar KPK berani jujur dan transparan dalam menuntaskan kasus e-KTP.
“Dukungan penuh upaya penegakan hukum untuk beraih-bersih korupsi,” pungkasnya. [DP]
