YANGON, (Panjimas.com) – Seorang pejabat senior PBB Ahad (08/04) lalu menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk memberikan para pekerja kemanusiaan akses berkelanjutan dan tak terbatas kepada semua orang yang terkena dampak konflik di negara itu.
Ursula Mueller, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Wakil Koordinator Bantuan Darurat, mengakhiri misinya selama enam hari ke Myanmar pada hari Ahad (08/04).
Mueller mengunjungi beberapa daerah etnis Rohingya yang dilanda konflik di Myanmar termasuk negara bagian Rakhine, negara bagian Kachin Utara dan negara bagian Shan di Myanmar Timur Laut.
“Akses kemanusiaan di Myanmar telah memburuk secara signifikan pada tahun lalu, tidak hanya di Rakhine tetapi juga di negara bagian Kachin dan Shan,” ujar Ursula Mueller dalam pernyataannya, dikutip dari Anadolu.
“Ketika Anda memotong garis hidup kemanusiaan, ada dampak manusia yang sangat nyata,” pungkasnya.
Di Kota Maungdaw, Rakhine, operasi militer memaksa hampir 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari perbatasan ke Bangladesh, Ia menyaksikan daerah-daerah di mana desa-desa Muslim Rohingya dibakar atau dibuldoser, jelas Urusla Mueller.
“Ada krisis kemanusiaan di kedua sisi perbatasan Bangladesh-Myanmar yang mempengaruhi kelompok orang-orang tanpa negara terbesar di dunia itu,” imbuhnya.
Mueller juga mengunjungi tempat transit pengungsian yang dibangun pemerintah Myanmar di Maungdaw.
Dalam pertemuan dengan para pejabat pemerintah daerah Rakhine, Asisten Sekjen PBB itu juga menyerukan diakhirinya pembatasan akses gerakan dan mendorong langkah-langkah praktis untuk memungkinkan para pekerja kemanusiaan berkelanjutan serta diberikannya akses tanpa batas ke semua pihak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan.[IZ]
