JAKARTA (Panjimas.com) – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan urusan pendidikan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PP KAMMI Bidang Pendidikan dan Pemuda, Rijal Muharram.
“Wajib belajar selama 12 tahun masih berupa retorika. Selain itu, akses pendidikan yang berkualitas masih belum merata.” ujar Rijal dalam keterangan tertulisnya, Rabu,(2/5).
Menurut Rijal, urusan pendidikan seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Apalagi saat ini dunia memasuki era disruptif, dimana perubahan dan persaingan begitu pesat terjadi. Jangan sampai, ketidakseriusan pemerintah saat ini akhirnya menjadi beban untuk generasi yang akan datang.
Selain menyoroti sistem pendidikan, Rijal juga menyinggung mengenai kesejahteraan guru honorer yang yang selama ini belum diperhatikan dengan baik. Padahal, isu bonus demografi sudah digaungkan dimana-mana. Apalagi katanya, hingga kurun waktu 2024 ribuan guru pensiun. Namun, pemerintah belum terlihat secara aktif untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Kita sadar cost pendidikan itu tidak sedikit, makanya 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan. Namun, mengapa kesejahteraan guru masih belum terselesaikan juga? Apalagi dalam beberapa tahun ke depan, jumlah guru yang pensiun sangat besar.” terang Rijal.
Lebih lanjut, Rijal yakin bahwa Indonesia mampu untuk menjadi Negara dengan sistem pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal tersebut menurutnya akan dapat dicapai bilamana pemerintah lebih proaktif dan bijak dalam mengelola 20 persen APBN.
Selain itu, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara harus benar-benar mampu dimaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filosofis pendidikan yang dimaksud adalah ing ngarso sung tulodo (di depan memberikan teladan), ing madya mangun karso (di tengah membangkitkan semangat), dan tut wuri handayani (di belakang memberikan dorongan moral).
“Kita tahu bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang sehingga kita optimis pendidikan Indonesia akan sangat maju di kemudian hari. Pemerintah harus lebih proaktif dan bijak dalam mengelola 20 persen APBN untuk pendidikan. Selain itu, Momentum Hardiknas ini adalah momentum kita untuk memaknai kembali filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara.” pungkasnya. [DP]
