TANGSEL (Panjimas.com) – Para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan negara ini agar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkeadilan. Karena itu kedaulatan suatu bangsa tak boleh ditawar-tawar. Negara harus melindungi dan memakmurkan rakyat Indonesia, jangan ada kesenjangan dan ketidakadilan.
Hal itu dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat Silaturahim Indul Fitri 1439 H, sekaligus pelantikan Kepengurusan Baru Muhammadiyah Wilayah Tangerang Selatan, Sabtu (14/7/2018) di Masjid As-Syarif, Al Azhar, Bumi Serpong Damai (BSD).
“Dahulu Soekarno, Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikoesoemo, dan para founding father lainnya telah membuat dasar-dasar yang kokoh bagi Indonesia. Para pendiri bangsa inilah yang membuat visi Indonesia ke depan. Tapi, kini kita melihat penjajahan model baru. Segala barangnya dari luar negeri. Apakah ini yang disebut negara yang berdaulat,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Apa jadinya jika janji kebangsaan itu tidak dilaksanakan? Tentu saja akan terjadi kegaduhan. Jika negara ini mau maju, ikuti saja Muhammadiyah. “Muhammadiyah melalui pendidikan telah mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Zulkifli.
Negara disebut berdaulat adalah yang ikut menjaga ketertiban dunia. Penjajahan harus dihapuskan di muka bumi, karena tidak sesuai dengan keadilan. Sangat disesalkan jika ada Watimpres yang pergi ke Israel yang sudah jelas-jelas penjajah atas Palestina.
“Watimpres telah melanggar konstitusi. Selama ini bangsa Indonesia mendukung Palestina dan mengutuk Israel. Bicara Palestina, bukan persoalan muslim atau non muslim, karena 40 persen orang Palestina ada yang non muslim. Seperti kita ketahui, Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Seorang Watimpres juga tak bisa mengatasnamakan pribadi. Dia datang mewakili negara. Itu namanya main mata.”
Memasuki tahun politik, Zulkifli Hasan mengingatkan pada tanggal 4-10 Agustus 2018 mendatang, sudah ada penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemungkinannya adalah dua, yakni ganti presiden dan tetap sebagai presiden untuk periode kedua.
“Negara kita menganut demokrasi Pancasila. Maka yang berkuasa dan berdaulat adalah rakyat. Sangat disesalkan pemimpin daerah yang dipilih karena ukurannya bisa bagi-bagi sembako dan uang. Ukurannya bukannya untuk mencari pemimpin yang baik. Kalo ukurannya materi, tak heran jika ditemukan seorang bupati yang bandar togel.”
Zulkifli mengajak bangsa Indonesia untuk selalu bersatu. Jangan mau diadu domba dengan kelompok apapun, baik suku maupun ormas lain. Carilah persamaan, bukan perbedaan. Jangan karena persoalan khilafiyah, kita berpecah belah dan berhadap-hadapan.
“Marilah kita wujudkan negara dan bangsa ini yang betul-betul merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Saya yakin Kejayaan Islam akan terwujud di negeri ini,” ungkap Zulkifli mengakhiri sambutannya. (ass)
