JAKARTA, (Panjimas.com) — Menanggapi isu defisitnya BPJS Kesehatan, Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris turut angkat bicara. Menurutnya, permasalahan tersebut harus diurai dan ditemukan solusiny karena pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Oleh karana itu, Ia mengusulkan agar topik mengenai defisitnya BPJS Kesehatan dapat menjadi salah satu tema debat Pilpres 2019 mendatang
“Tentunya harus ada formulasi dan solusi untuk mengurai kondisi ini agar pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi dan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi tidak terganggu. Untuk itu, para Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden diharapkan ‘adu’ konsep, gagasan, dan solusi agar BPJS Kesehatan tidak terus defisit,” ujar Senator DKI Jakarta itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (18/09).
Sejak diterapkan pada 2014 hingga saat ini, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Jika pada 2017 lalu mengalami defisit sebesar Rp9,75 triliun, menjelang akhir 2018 ini berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan diperkirakan membengkak menjadi Rp11,2 triliun.
Fahira mengatakan, dirinya khawatir, selama kampanye Pilpres 2019 nanti, publik tidak disuguhkan perdebatan yang substantif dan mendasar terkait berbagai isu yang mendera rakyat. Hal ini dikarenakan, jika melihat gelagat yang terjadi saat ini di mana perdebatan masih seputar hal-hal yang tidak substantif dan tidak penting.
“Tentunya kita miris melihat di banyak rumah sakit di berbagai daerah sampai harus memasang spanduk pengumuman bahwa BPJS Kesehatan menunggak klaim rumah sakit. Ini persoalan serius. Harusnya kondisi-kondisi aktual seperti ini jadi tema perdebatan saat ini. Namun, yang jadi ajang perdebatan malah penyebutan istilah ‘emak-emak’ dan klaim merasa kelompoknya paling pancasialis,” tukas Ketua Komite III DPD RI itu.
Menurut Fahira Idris, boleh saja Pemerintah beralasan salah satu sebab BPJS Kesehatan terus defisit adalah karena iuran saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), tetapi harus diakui bahwa pembangunan kesehatan nasional yang belum maksimal dan optimal adalah penyumbang terbesar kenapa defisit BPJS Kesehatan semakin membengkak dari tahun ke tahun.
Ancaman kita saat ini, lanjut Fahira, yang juga menyedot banyak anggaran adalah penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah mulai dari jantung, ginjal, diabetes dan lainnya.
“Namun selama empat tahun ini upaya promotif dan preventif sangat tidak maksimal. Ada program namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang sangat bagus, tetapi banyak masyarakat yang tidak terinformasikan apalagi mengimplementasikannya. Padahal jika konsisten, program promotif dan preventif adalah solusi agar anggaran kesehatan tidak membengkak,” pungkas Fahira.[IZ]
