![[Foto] Diduga Jenazah Enam Laskar FPI Viral di Medsos](https://i2.wp.com/www.panjimas.com/wp-content/uploads/2020/12/Jenazah-Laskar-FPI-1.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)
![[FOTO] Umat Islam Membludak, Iringi Kepergian Ustadz Insan Mokoginta](https://i0.wp.com/www.panjimas.com/wp-content/uploads/2020/08/Kaum-Muslimin-Mengiringi-Jenazah-Ustadz-Insan-Mokoginta.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)
JENEWA, (Panjimas.com) — Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyerukan langkah mendesak untuk segera mengakhiri krisis yang sedang berlangsung di Yaman.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mengatakan bahwa konflik di Al Hudaidah menyebabkan korban yang tidak dapat ditoleransi.
“Koalisi pimpinan Saudi dan pasukan pro-Hadi, pasukan Houthi – dan mereka yang memasok senjata atau dukungan lain kepada pihak-pihak yang terlibat konflik – semua memiliki kekuasaan atau pengaruh untuk menghentikan kelaparan dan pembunuhan warga sipil, untuk memberi beberapa penangguhan hukuman untuk rakyat Yaman,” ujarnya, dikutip dari Anadolu.
“Pelanggaran oleh satu pihak terhadap konflik tidak berarti memberi kekuasaan penuh kepada pihak lain untuk melawan dengan segala cara. Bahkan perang diatur oleh hukum – semua pihak dalam konflik terikat untuk menghormati hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia sebagaimana berlaku,” jelasnya menambahkan.
Menurut informasi dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB, setidaknya 110 serangan udara dilakukan di Al Hudaidah, Sa’ada dan Sana’a antara 31 Oktober hingga 6 November.
Pesawat-pesawat tempur koalisi Saudi terbang di ketinggian rendah di kota Al Hudaidah sejak Kamis, imbuh Bachelet, saat pasukan Houthi menembakkan rudal anti-pesawat dan mortir, dan bentrokan jalanan dengan kekerasan berlanjut.
Setidaknya 23 warga sipil dikonfirmasi tewas sejak 24 Oktober, sementara sekitar 445.000 warga sipil telah mengungsi di Al Hudaidah sejak awal Juni, jelas Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan.
Pejabat PBB menyerukan segera mengakhiri eskalasi militer yang katanya juga mengarah pada peningkatan “kerawanan pangan katastropis terhadap sekitar 14 juta orang di seluruh negeri”.
Akses Makanan dan Bantuan Kemanusiaan
“Pihak-pihak yang berkonflik harus mengizinkan pengiriman makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya secara bebas, teratur dan tanpa gangguan dan tidak boleh mengambil tindakan yang akan mencabut warga sipil dari hak mereka atas makanan dan kesehatan,” pungkas Bachelet.
“Saya menyerukan kepada semua pihak yang memiliki keterlibatan atau pengaruh dalam konflik untuk memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Yaman,” imbuhnya.
“Saya juga mengingatkan negara-negara bahwa Konvensi Jenewa menetapkan bahwa semua Negara, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan penghormatan terhadap Konvensi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Mengondisikan, membatasi, atau menolak transfer senjata adalah satu cara,” cetusnya.
Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, antara 26 Maret 2015 dan 8 November 2018, total 17.640 korban sipil dilaporkan di Yaman, yang mencakup 6.872 orang tewas dan 10.768 orang terluka.
“Korban dengan total 10.852 jiwa kebanyakan dari serangan udara yang dilakukan oleh Koalisi yang dipimpin Saudi,” ungkapnya.
Konflik Yaman telah menimbulkan krisis kemanusiaan di negara yang berpenduduk 28 juta jiwa itu, 8,4 juta orang diantaranya diyakini berada di ambang kelaparan dan 22 juta sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Yaman yang kini menjadi negara miskin, tetap berada dalam keadaan kacau sejak tahun 2014, ketika milisi Syiah Houthi dan sekutunya menguasai ibukota Sanaa dan bagian-bagian lain negara ini.
Sejak Maret 2015, koalisi internasional yang dipimpin Saudi telah memerangi pemberontak Syiah Houthi yang disokong rezim Iran dan pasukan-pasukan yang setia kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, Arab Saudi dan sekutu-sekutu negara Muslim Sunni meluncurkan kampanye militer besar-besaran yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan yang diakui secara internasional dibawah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Arab Saudi dan para sekutunya melihat milisi Houthi sebagai proxy kekuatan Iran di dunia Arab. Koalisi militer Arab yang dipimpin oleh Saudi di Yaman terdiri dari Koalisi 10 negara yakni Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Yordania, Mesir, Maroko, Sudan, dan Pakistan.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia telah menuding Kerajaan Saudi terlibat kejahatan perang sebagai akibat dari kampanye pengebomannya yang dapat dianggap sembarangan dan menyebabkan kerusakan berlebihan pada negara tersebut termasuk jumlah korban tewas yang cukup tinggi.
Menurut pejabat PBB, lebih dari 10.000 warga Yaman telah tewas akibat konflik berkepanjangan ini, sementara itu lebih dari 11 persen dari jumlah penduduk negara itu terpaksa mengungsi, sebagai akibat langsung dari pertempuran yang tak kunjung usai. Untuk diketahui, lebih dari setengah total korban adalah warga sipil. sementara 3 juta lainnya diperkirakan terpaksa mengungsi, di tengah penyebaran malnutrisi dan penyakit.[IZ]
