JAKARTA, (Panjimas.com) — Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Krisis Rohingya, Marzuki Darusman mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya dapat lebih gagah, lebih perkasa, dan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah Rohingya.
Marzuki mengingatkan, tidak seharusnya Indonesia membiarkan masyarakat yang paling lemah diperlakukan secara sewenang-wenang sehingga menghancurkan persaudaraan kebangsaan di Asia Tenggara.
“Dan ini dampaknya terhadap persatuan kita sendiri yang notabene jumlah sukunya lebih besar dari Myanmar. Di Indonesia kita berkepentingan langsung bahwa tidak boleh ada penindasan satupun suku yang mempunyai hak hidup di tengah-tengah masyarakat,” tutur Marzuki, dikutip dari Anadolu Agency.
Oleh karena itu, Marzuki berharap, DPR RI dapat menekan pemerintah untuk bertindak lebih kokoh dan mendukung upaya-upaya di ASEAN untuk penyelesaian masalah Myanmar.
“Karena Indonesia tidak hanya menangani masalah kemanusian tapi juga masalah yang bertalian dengan akuntabilitas dan perlindungan HAM,” tandasya.
Adapun untuk kasus genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dialami etnis Rohingya, Marzuki menyebut kondisi ini sebagai malapetaka hak asasi manusia.
“Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi ini malapetaka hak asasi manusia. Ini yang harus ditanamkan betul di tengah masyarakat bahwa Indonesia menghadapi ujian keyakinan yang paling dasar dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Marzuki Darusman.[IZ]
