SOLO, (Panjimas.com) — Polarisasi dan dinamika politik jelang pilpres 2019 dinilai semakin menguatkan narasi politik identitas. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu keretakan bangsa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Politik Identitas adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dibuat resah.
“Politik identitas itu harus dimaknai dalam konteks yang lebih kontsruktif,” ujar Dr. Abdul Mu’ti kepada panjimas usai menghadiri resepsi Milad Muhammadiyah ke-106 di Puro Mangkunegaran, Solo, Ahad, (18/11/2018) malam.
Abdul Mu’ti menjelaskan, politik identitas tidak lepas dari kekayaan bangsa yang berupa keragaman, suku, budaya dan agama. Identitas-identitas tersebut turut mewarnai warna dan corak politik hingga pilihan politik warga negara. Sehingga muncul pula pertimbangan pemilih berdasarkan kecenderungan agama. Hal ini bahkan sulit dihindari.
“Politik identitas itu sangat susah kita hindari, orang memilih tanpa pertimbangan agama itu sangat susah,” pungkasnya.
Ia mengimbau, hendaknya subjektifitas tersebut harus diletakkan dalam kerangka pilihan pribadi. Hal ini mengandung maksud, subjektifitas dan pilihan pribadi itu wajib menghormati warga negara lain yang mungkin meiliki pilihan berbeda.
“Oleh karena itu identitas itu tidak boleh dihapuskan, karena itu kekayaan bangsa kita, tapi jangan juga di eksploitasi untuk saling membenci,” tandasnya.
Menurut Mu’ti, harus ada kesadaran seluruh elemen bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI. Agar tidak terjadi ketegangan sosial demokrasi harus diletakkan pada tujuan awalnya.
“Demokrasi hendaknya dimaknai sebagai hanya alat untuk memilih pemimpin bangsa yang terbaik. Pemerintah boleh datang silih berganti, tapi NKRI tetap harus kita jaga bersama,” imbuhnya.
Oleh karena itu, hendaknya dalam berdemokrasi saling menghormati perbedaan pendapat. Sebab, hal ini merupakan konsekwensi dalam berdemokrasi. Perbedaan pendapat hendaknya tidak menimbulkan polarirasi politik yang menyulut ketegangan dan menggerus keutuhan bangsa.
“Karena itu jangan gunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Jangan sampai perbedaan pendapat itu membuat kita saling berkonfrontasi dan beresiko terhadap kedaulatan bangsa,” pungkasnya.[IZ]
