SOLO, (Panjimas.com) — Menanggapi Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang menolak peraturan daerah (perda) berlandaskan agama, seperti perda Injil atau perda Syariah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) turut angkat bicara.
Hidayat Nur Wahid menilai agenda politik PSI tersebut tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Bahkan sarat dengan nilai liberalisme dan sekulerisme.
Hidayat menegaskan, demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi liberal juga bukan merupakan demokrasi sekuler. Demokrasi di Indonesia berasaskan Pancasila yang sila pertama Ketuhanan yang maha Esa.
“Pernyataan itu jelas tidak sesuai dengan prinsip pancasila, undang undang dasar, tidak sesuai dengan prinsip berhukum dan berdemokrasi di Indonesia,” ujarnya saat ditemui Panjimas dalam usai Resepsi Milad Muhammadiyah ke 106 di Puro Mangkunegaran Solo, Ahad (18/11/2018) malam.
Hidayat Nur Wahid menilai peryataan Ketua Umum PSI tersebut merupakan pernyatan blunder. Pernyataan tersebut dinilai telah menafikan eksistensi undang undang dan perda berbasis agama yang selama ini sudah berlaku secara sah dan diterima masyrakat.
Sementara itu, lanjut HNW, PSI sebagai partai pendukung Jokowi juga menafikan posisi KH. Ma’ruf Amin. Rais Aam PBNU itu sengaja dipilih untuk merebut simpati umat Islam. Bahkan HNW menyebutkan, KH. Ma’ruf Amin juga dikenal sebagai tokoh yang pro terhadap ekonomi syari’ah.
“Itu pernyataan politik yang aneh, Pak Jokowi saja mengambil KH. Ma’ruf Amin yang pro dengan ekonomi syari’ah,” tandasnya.[IZ]
