JAKARTA, (Panjimas.com) — Sejumlah LSM HAM yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang menunjuk Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), berpotensi menimbulkan gejolak di internal matra tersebut.
Wakil Direktur LSM HAM Imparsial Ghufron Mabruri menyebut terpilihnya KSAD yang baru itu rentan akan penyalahgunaan TNI menjadi instrumen politik dalam Pemilu 2019 mendatang. Sebab, menurutnya, ada kepentingan politis dalam mempertimbangkan Andika Perkasa menjadi pengganti Jenderal TNI Mulyono, dikutip dari Anadolu.
Ghufron mengatakan potensi tidak solidnya Angkatan Darat dapat muncul karena Presiden lebih memilih Andika Perkasa yang merupakan lulusan Akademi Militer 1987.
Padahal, lanjut Mabruri, ada sejumlah kandidat yang lebih senior dibandingkan menantu mantan KaBIN, AM Hendropriyono itu.
“Bagaimanapun Andika kan melampaui beberapa angkatan yakni 84, 85 dan 87 di atasnya tentu saja ini bisa menimbulkan ada gap,” ujarnya di Kontras, Jumat (23/11).
Padahal, imbuhnya, proses regenerasi tersebut harus dipertimbangkan oleh Presiden RI dalam memilih KSAD. Andika, lanjut Ghufron, akan memiliki tugas berat dalam membangun konsolidasi di Angkatan Darat.
Peneliti dari SETARA Institute Ikhsan juga menyatakan bahwa penegakkan HAM di Indonesia akan semakin sulit dilakukan. Komitmen Presiden yang menyelenggarakan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga dinilai bakal sulit terealisasi.
Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (22/11) kemarin resmi melantik Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta.
Andika menggantikan KSAD sebelumnya yakni Jenderal TNI Mulyono yang akan pensiun pada awal 2019 mendatang.
Pelantikan mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 97/TNI Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan KSAD.
Keputusan ini dikritik banyak pihak lantaran Andika Perkasa merupakan menantu dari Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Presiden RI Joko Widodo.[IZ]
