JAKARTA (Panjimas.com) – Meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak melarang rencana berbagai kegiatan acara di kawasan Monumen Nasional (Monas), termasuk acara reuni akbar Alumni 212 pada Ahad 2 Desember mendatang, namun selalu saja ada upaya untuk menjegalnya.
Anies di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu (19/11) menegaskan, untuk izin penyelenggaraan acara tetap menjadi kewenangan pihak kepolisian. Sedangkan untuk Pemprov DKI, hanya memiliki kewenangan soal perizinan tempatnya saja.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 berencana menghelat reuni akbar Alumni 212 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta pada 2 Desember mendatang. Reuni tersebut merupakan yang kedua setelah PA 212 menggelar acara serupa pada 2017 lalu. “Insya Allah,” kata Ketua PA 212 yang juga juru bicara FPI Slamet Maarif.
Aksi 212 pertama kali dilaksanakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2016 silam. Aksi ini buntut dari aksi sebelumnya pada 4 November 2016 atau aksi 411. Kala itu, massa yang hadir menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk bertanggungjawab terhadap pernyataannya yang menista Islam.
Pada acara reuni akbar Alumni 212 tahun 2017 lalu, sejumlah tokoh nasional diketahui hadir, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
Dalam Reuni 212 pada 2 Desember 2018 mendatang, calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno bersama pasangannya Prabowo Subianto masih melihat jadwal kampanye sebelum mempertimbangkan hadir dalam Reuni Alumni 212, yang rencananya dihelat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember mendatang.
“Pak Prabowo sama saya tentu lagi melihat apakah jadwal kami pas lagi di Jakarta,” kata Sandi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin (20/11) malam.
Sandi beralasan jadwal kegiatan kampanye dirinya dan Prabowo telah disusun sejak jauh-jauh hari untuk dua sampai tiga bulan ke depan. Ia mengaku perlu melihat kembali jadwal turun ke masyarakat sebelum memutuskan untuk hadir dalam acara Reuni Alumni 212 itu.
Selain soal jadwal, Sandi mengatakan juga menunggu kepastian izin Reuni 212 dari pihak kepolisian. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan belum mengetahui pasti apakah panitia acara yang digelar untuk kedua kalinya itu telah mengantongi izin.
Reuni 212 menimbulkan pro-kontra. Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mempertanyakan tujuan Persaudaraan Alumni atau PA 212 yang berencana menggelar kembali Reuni Akbar Alumni 212 bulan depan. Ma’ruf menganggap acara reuni itu tak diperlukan lagi karena Aksi 212 sudah tutup buku.
Ma’ruf menyebut reuni akbar 212 tak perlu dilakukan karena rentan disusupi muatan agenda politik, terutama terkait Pilpres 2019. “Untuk apa reuni itu? Untuk apa? Urusannya 212 sudah selesai kalau hanya urusan kekeluargaan silaturahim, tapi kalau ada agenda politik tidak perlu [dilakukan reuni],” kata Ma’ruf di kediaman pribadinya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (13/11).
Mantan Rais Aam PBNU itu menyatakan tak bakal hadir apabila acara tersebut hanya sekadar menjadi alat politik bagi kelompok tertentu.”Untuk apa [hadir]?” kata Ma’ruf.
KH. Ma’ruf menyatakan tak keberatan Reuni Alumni 212 digelar jika tujuannya sekadar untuk bersilaturahmi dan bersama-sama membangun demi kebaikan bangsa. Akan tetapi, ia menyatakan reuni itu sudah tak perlu digelar kembali apabila sudah ditunggangi menjadi sebuah gerakan politik yang destruktif terhadap pemerintah. (des)
