JAKARTA (Panjimas.com) – “Pemprov DKI Jakarta mengucapkan selamat datang di kawasan Monas. Monumen Nasional alias Monas dirancang sebagai tempat masyarakat berkumpul. Anies melanjutkan, masyarakat tak perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk memasuki kawasan Monas.”
Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan “Karena itu tidak pernah ada kewajiban masuk menggunakan KTP. Katanya semalam beredar tuh ya,” kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Desember 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklarifikasi rekaman suara yang menyatakan pengunjung Monas saat Reuni 212 harus membawa KTP. Rekaman yang disebut-sebut sebagai suara Anies itu beredar kemarin malam.
Rekaman suara itu menyatakan, Monas akan dijaga saat reuni 212 berlangsung. Setiap pengunjung, lanjut pria itu, wajib memiliki KTP atau tanda pengenal lainnya seperti kartu pelajar atau mahasiswa.
Monas, kata Anies, adalah tempat umum milik warga dari kalangan mana pun. Sejak 1945, warga telah berkumpul di lapangan Monas guna menyalurkan pesan kemerdekaan.
“Tempat ini (Monas) adalah tempat kita semua, tidak perlu menggunakan KTP untuk datang kesini. Sebab, yang masuk kesini pasti Warga Negara Indonesia. Ini milik umum, bukan sekelompok orang.
Reuni Akbar 212, yang juga dihadiri Anies Baswedan, berlangsung di Monas mulai pukul 03.00 WIB hingga 12.00 WIB pada Ahad, 2 Desember 2018. Peserta reuni 212 memadati Monas pada pukul 09.49 WIB. Panitia mengisi reuni ini dengan peringatan Maulid Nabi, salat tahajud, salat subuh berjamaah, serta zikir dan salawat.
Tunaikan Janji
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyinggung kesuksesannya selama satu tahun memimpin Ibu Kota Jakarta dihadapan peserta Reuni Akbar 212. Anies Baswedan menuturkan tengah menunaikan satu per satu janji kampanyenya.
“Yang dianggap tidak mungkin Insyaallah kita akan laksanakan satu-satu,” kata Anies Baswedan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Desember 2018.
Program yang dianggap tak mungkin itu seperti rumah dengan uang muka alias down payment (DP) nol rupiah, menutup tempat maksiat, dan menghentikan proyek pulau reklamasi.
Berkaca dari keberhasilannya itu, Anies Baswedan menganggap, proses politik tak boleh dianggap enteng. Sebab, proses itulah yang bakal menentukan arah kebijakan Pemerintah DKI.”Itu dilakukan tanpa kekerasan, cukup selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Jangan anggap enteng proses politik,” ujar Anies.
Anies mengajak peserta Alumni 212 untuk menjaga persatuan. “Yang unik dari Reuni 212, adalah yang datang dari latar belakang yang berbeda, namun berupaya untuk menjaga persatuan. Keadilan harus dikembalikan dan terus diperjuangkan, ketertiban juga harus dijaga. Kalau sudah dapat izin di Monas, yang hadir harus tertib dan damai.
Bukan hanya di Monas, setiap bertemu, sampaikan salam yang memancarkan perdamaian, perjuangkan persatuan dan keadilan di negeri ini. Semoga majelis yang berkah ini membanggakan anak-amak kita.
Dalam acara Reuni 212 di Monas, Ahad (2/12), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mengenakan pakaian serba putih yang identik dengan aksi 212. Melainkan pakaian dinas harian Gubernur DKI kemeja putih dengan setelan celana hitam. (des)
